PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jatim (DPRD Jatim) resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (11/8/2025).
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen resmi yang diteken langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua DPRD Jatim M. Musyafak dan jajaran pimpinan dewan.
APBD Perubahan 2025: SILPA Rp4,7 Triliun dan Kenaikan Pendapatan Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, M. Yasin, mengungkapkan bahwa perubahan APBD kali ini mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hasil audit sebesar Rp4,7 triliun. Selain itu, ada tambahan pendapatan daerah sebesar Rp279 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi.
“Alokasi utama dari APBD Perubahan ini adalah untuk memenuhi belanja wajib yang belum terpenuhi di APBD murni, termasuk gaji pegawai dan iuran BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Yasin di Gedung DPRD Jatim.
Fokus Anggaran: Ketahanan Pangan, Inovasi, Pendidikan, dan Kesehatan
Selain belanja wajib, alokasi anggaran juga diarahkan untuk program strategis sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Beberapa sektor prioritas yang akan diperkuat meliputi ketahanan pangan, inovasi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat.
“Kami akan memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari menjaga ketahanan pangan, mendorong inovasi, meningkatkan mutu pendidikan, hingga memperluas akses layanan kesehatan,” tambah Yasin.
Langkah Selanjutnya: Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025
Pasca penandatanganan kesepakatan, Pemprov Jatim akan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih mendalam bersama DPRD.
Yasin berharap proses pembahasan dapat berjalan cepat agar program-program prioritas dapat segera direalisasikan.
“Dinamika pembahasan tentu masih ada, tapi target kami penyelesaiannya tidak berlarut-larut sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya. ***
