PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kota Blitar kini tengah melakukan penyisiran ulang data penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin meningkat, khususnya untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak terlantar. Proses pendataan ini dianggap penting agar semua warga yang membutuhkan bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menjelaskan bahwa saat ini hanya sekitar 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di kota tersebut. Namun, sesuai petunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah ideal yang diperlukan adalah sekitar 30 SPPG. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan nyata dan kapasitas yang tersedia.
“Bukan hanya soal jumlah SPPG, tapi memastikan tidak ada warga yang seharusnya menerima manfaat justru terlewat,” ujar Elim Tyu Samba, Jumat (2/1).
Penyesuaian Data Penerima Manfaat
Menurut Elim, hingga saat ini masih ada penerima manfaat yang belum terdaftar dalam sistem pendataan. Kelompok-kelompok rentan seperti anak terlantar dan ibu hamil dinilai belum sepenuhnya masuk dalam basis data penerima MBG. Ia mengungkapkan bahwa proses penyisiran data sedang dilakukan secara intensif.
“Masih ada data yang belum terdaftar. Ini yang sedang kami sisir. Jangan sampai program sudah berjalan, tapi yang paling membutuhkan justru tidak mendapatkan,” tegasnya.
Setiap satu dapur SPPG saat ini melayani sekitar 2.500 penerima manfaat. Namun, jumlah ini bersifat dinamis dan bisa berubah seiring dengan penyesuaian data di lapangan. Dengan demikian, pemkot berupaya memastikan bahwa setiap perubahan data dapat segera direfleksikan dalam distribusi bantuan.
Kebutuhan SPPG yang Masih Kurang
Selain masalah pendataan, pemkot juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan SPPG yang ideal. Saat ini, hanya sekitar 15 SPPG yang beroperasi, padahal kebutuhan ideal mencapai sekitar 30 unit. Hal ini menjadi fokus utama dalam perencanaan pengembangan infrastruktur layanan gizi di kota tersebut.
Elim Tyu Samba menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya memperluas jumlah SPPG dan meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian bantuan. Dengan begitu, seluruh warga yang membutuhkan bisa merasakan manfaat dari program MBG.
Tantangan dan Solusi yang Dicari
Pemkot Blitar juga berupaya mengidentifikasi kendala yang menghambat penyaluran bantuan. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pendataan.
Selain itu, pemkot juga berencana menggandeng komunitas lokal dan organisasi masyarakat untuk membantu proses pendataan. Dengan kerja sama yang lebih baik, diharapkan tidak ada warga yang terlewat dalam penerimaan bantuan. ***
