PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat rantai pasok nasional. Jawa Timur dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar kedua di tingkat nasional.
Peran UMKM dalam Pemenuhan Konsumsi Haji
Menurut Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, pelaku UMKM memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyediakan makanan siap saji bagi jemaah haji. Dengan kebutuhan konsumsi yang sangat besar, yaitu rata-rata lebih dari 30 juta porsi makanan setiap tahun, UMKM lokal dapat menjadi bagian penting dari rantai pasok tersebut.
Irfan menegaskan bahwa standar produk lokal saat ini semakin baik dan memiliki peluang untuk masuk dalam skema pemenuhan konsumsi jemaah. Hal ini memungkinkan UMKM untuk memenuhi standar keamanan pangan yang diperlukan.
Persiapan Infrastruktur Layanan Haji
Selain fokus pada UMKM, pemerintah juga melakukan pengecekan kesiapan infrastruktur layanan haji di Jawa Timur. Beberapa aspek yang diperiksa antara lain:
-
Asrama Haji Sukolilo Surabaya
Asrama ini merupakan salah satu embarkasi terbesar di Indonesia. Tahun 2023, embarkasi Surabaya melayani lebih dari 35 ribu jemaah, dan angka tersebut diperkirakan meningkat pada 2026 seiring pemulihan kuota global. -
Kantor Kanwil Kemenhaj dan PLHUT
Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) harus menjadi pusat layanan satu pintu. Namun, sejumlah kabupaten/kota di Jatim belum memiliki gedung PLHUT, sehingga layanan masih digabung dengan kantor Kementerian Agama. -
Kuota Petugas Haji Daerah (PHD)
PHD harus diisi oleh pejabat dengan kompetensi teknis, bukan posisi struktural tinggi. Irfan menekankan bahwa PHD maksimal diisi pejabat setara eselon IV agar fokus pada pelayanan jemaah.
Keuntungan Jawa Timur sebagai Daerah Percontohan
Jawa Timur dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar kedua nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT), antrean jemaah haji di beberapa kabupaten/kota Jatim bahkan mencapai 20–35 tahun, menunjukkan besarnya minat masyarakat.
Pemprov Jatim menyatakan kesiapan mendukung langkah pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat layanan di embarkasi dan mendorong UMKM lokal agar memenuhi standar sertifikasi pangan untuk kebutuhan jemaah. ***
