PARLEMENTARIA.ID – Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 telah memasuki tahap kritis. DPRD Kota Mojokerto mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan proses pembahasan tersebut. Dengan target penyelesaian yang ditetapkan, rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan berlangsung selama empat hari.
Proses Pembahasan APBD 2026
Setelah selesai menggelar rangkaian rapat paripurna, DPRD Kota Mojokerto langsung melanjutkan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait APBD 2026. Rapat ini dimulai pada malam hari setelah rapat paripurna penyampaian tanggapan wali kota atas pandangan umum (PU) fraksi, yang dilaksanakan pada Kamis (20/11).
Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, menjelaskan bahwa rapat kerja antara Banggar dan TAPD akan berlangsung hingga Minggu (23/11). Jika kesepakatan tercapai, DPRD akan segera mengagendakan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan terkait raperda APBD 2026. Targetnya, keputusan akan diambil dalam minggu depan.
Langkah Strategis DPRD
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, juga menyatakan bahwa rangkaian penyusunan rancangan APBD 2026 akan diselesaikan dalam bulan November ini. Selain itu, dewan akan menuntaskan tiga raperda inisiatif legislatif yang direncanakan ditetapkan sebelum akhir tahun.
Proses ini menunjukkan komitmen penuh dari DPRD Kota Mojokerto dalam memastikan anggaran daerah dapat disahkan tepat waktu. Hal ini penting agar pemerintah daerah bisa segera melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Keterlibatan Fraksi-Fraksi
Jubir Fraksi PKS DPRD Kota Mojokerto, Makhfud Kurniawan Hidayat, turut serta dalam penyampaian pandangan umum terkait rancangan APBD 2026. Pandangan ini menjadi bagian dari proses diskusi yang dilakukan oleh masing-masing fraksi sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Mojokerto memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap rancangan APBD 2026. Ini menjadi bentuk partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan anggaran daerah.
Peran Pemerintah Daerah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mojokerto juga turut serta dalam proses pembahasan. TAPD bertugas membantu DPRD dalam menyiapkan data dan informasi terkait anggaran daerah. Kerja sama antara DPRD dan TAPD sangat penting untuk memastikan rancangan APBD 2026 mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Tantangan dan Harapan
Meskipun proses pembahasan APBD 2026 berjalan lancar, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang tersisa hingga akhir tahun. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan.
Harapan besar diarahkan kepada DPRD Kota Mojokerto untuk dapat menyelesaikan rancangan APBD 2026 secara efektif dan efisien. Dengan anggaran yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pelaksanaan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan
Pembahasan APBD 2026 di Kota Mojokerto menunjukkan komitmen tinggi dari DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan anggaran daerah dapat disahkan tepat waktu. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi, TAPD, dan stakeholder lainnya. Dengan kerja sama yang baik, harapan besar diarahkan agar APBD 2026 dapat menjadi dasar kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.
