PARLEMENTARIA.ID – Kejaksaan Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan struktural di akhir tahun 2025. Salah satunya yang promosi adalah I Gusti Ayu (IGA) Agung Fitria Chandrawati, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Timur.
Pengangkatan Fitria sebagai Kajari Lombok Timur tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-1734/C/12/2025, tertanggal 24 Desember 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui keputusan ini, Fitria resmi dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Lombok Timur.
Penunjukan ini sekaligus menandai “pecah telor” bagi Fitria dalam perjalanan kariernya di Korps Adhyaksa, setelah sebelumnya lebih banyak mengemban jabatan strategis di tingkat kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri sebagai pejabat struktural menengah.
Sebagai catatan, sebelum dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Fitria Chandrawati tercatat menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Bali.
Posisi tersebut menempatkannya dalam peran penting untuk mengoordinasikan berbagai bidang penanganan perkara serta pengawasan kinerja kejaksaan negeri di wilayah Bali.
Tak hanya itu, jaksa yang dikenal supel, komunikatif, dan ramah itu juga sempat menjabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan.
Penugasan tersebut menjadi pengalaman langsung baginya dalam memimpin kejaksaan negeri, meskipun dalam status sementara.
Dalam kariernya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Denpasar.
Pada posisi ini, Fitria berperan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta pemberian pendampingan hukum kepada instansi pemerintah.
Setelah itu, Fitria dipercaya mengemban jabatan sebagai Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bali.
Pengalaman lintas bidang, baik di Datun maupun Pidum, memberikan Fitria perspektif yang luas dalam memahami penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari aspek pencegahan hingga penindakan. Ini juga bisa menjadi modal baginya saat memimpin Kejaksaan Negeri Lombok Timur. ***
