DIAGRAMKOTA.COM – Partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah melakukan peninjauan terhadap berbagai opsi dalam sistem pemilihan kepala daerah. Wacana pengangkatan kepala daerah melalui mekanisme DPRD kini menjadi fokus utama dalam diskusi internal partai. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (30/12/2025).
Isu Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Tak Lagi Baru
Fahri Hamzah menegaskan bahwa isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah hal baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa wacana tersebut muncul sebagai bagian dari proses transisi politik yang sedang dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo. “Ini kan bukan isu baru. Ini isu lama, isu transisi dalam demokrasi kita,” ujarnya.
Menurutnya, setiap sistem demokrasi memiliki dinamika dan konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara matang. “Karena apa pun demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya,” tambah Fahri.
Mencari Formula Terbaik untuk Demokrasi Indonesia
Pihak partai koalisi berupaya mencari formulasi terbaik dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti stabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan otonomi daerah.
“Kita sedang melakukan pemikiran yang orientasinya adalah konsolidasi terhadap demokrasi,” ujar Fahri. Dalam konteks ini, partai-partai koalisi mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan prinsip demokratis tetapi juga dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Reaksi dari Tokoh dan Pakar Politik
Sebelumnya, sejumlah tokoh dan pakar politik telah memberikan respons terhadap wacana ini. Salah satunya adalah Bivitri Susanti, yang menyebut wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai “alarm tanda bahaya”. Ia menyoroti potensi risiko yang bisa muncul jika mekanisme ini diterapkan tanpa persiapan yang matang.
Namun, Fraksi Nasdem menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD selaras dengan konstitusi. Pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara partai-partai koalisi dan kelompok lain dalam menghadapi isu ini.
Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemilihan
Meski wacana ini masih dalam tahap kajian, beberapa tantangan telah muncul. Salah satu yang paling signifikan adalah masalah akuntabilitas dan partisipasi rakyat. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka pertanyaannya adalah apakah mekanisme ini benar-benar mewakili suara masyarakat atau hanya sekadar prosedural.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem ini bisa memperkuat dominasi partai-partai besar dalam pengambilan keputusan daerah. Oleh karena itu, partai-partai koalisi harus memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Peran Partai Koalisi dalam Membentuk Kebijakan
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan nasional. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pendukung pemerintah tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merancang sistem pemerintahan yang lebih baik.
Dengan kajian mendalam tentang pemilihan kepala daerah, partai-partai ini berusaha memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. ***
