PAARLEMENTARIA.ID – Partai Golkar, salah satu partai politik terbesar di Indonesia, mengajukan usulan baru terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses demokrasi. Usulan ini muncul setelah partai tersebut melakukan kajian mendalam selama 1,5 tahun.
Kajian Mendalam untuk Rekomendasi Sistem Pemilu
Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa partai telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja secara intensif untuk mengevaluasi sistem pemilu, partai politik, dan pilkada. Hasil kajian tersebut menghasilkan tiga opsi rekomendasi yang bisa menjadi dasar perubahan sistem pemilihan.
Opsi pertama tetap mempertahankan pilkada langsung seperti saat ini. Opsi kedua menyarankan pelaksanaan pilkada hanya melalui DPRD. Sementara itu, opsi ketiga mengusulkan sistem hybrid, di mana pilkada gubernur dilakukan melalui DPRD, sedangkan pilkada bupati/wali kota tetap dilakukan secara langsung.
Alasan Utama Pengusulan Sistem Baru
Salah satu alasan utama munculnya usulan ini adalah tingginya biaya yang dikeluarkan dalam pilkada langsung. Biaya tersebut tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup biaya politik lain yang dinilai lebih besar. Menurut Doli, hal ini dapat menyebabkan praktik-praktik negatif seperti money politics dan vote buying.
Namun, ia menegaskan bahwa opsi pilkada langsung tetap dipertimbangkan karena prinsip demokrasi yang melibatkan rakyat serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam otonomi daerah.
Keterlibatan Publik dalam Proses Pemilihan
Doli menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pemilihan. Ia mengusulkan adanya tahapan yang melibatkan masyarakat sejak awal pencalonan. Misalnya, dalam tahap rekruitmen, partai politik atau gabungan partai dapat membuka pendaftaran secara terbuka dengan melibatkan masyarakat.
Selanjutnya, dalam tahap penilaian atau seleksi bakal calon, partai bisa membentuk tim panel yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tahap berikutnya adalah pemilihan bakal calon melalui konvensi atau primary election.
Keamanan dan Transparansi dalam Pemilihan
Untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pemilihan oleh DPRD, Doli mengusulkan agar pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik moral hazard, seperti pemilih yang tidak objektif atau manipulasi suara.
Respons dari Internal Partai
Dalam Rapimnas Partai Golkar, hampir seluruh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) menyampaikan dukungan terhadap usulan pilkada melalui DPRD. Meskipun begitu, mereka juga memberikan beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan.
Tim Kajian Politik Partai Golkar juga telah mempersiapkan konsep baru jika opsi pilkada melalui DPRD diadopsi. Konsep ini dirancang untuk mengakomodir dua prinsip utama, yaitu pelibatan rakyat dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pilkada yang lebih murah, efisien, serta bebas dari praktik politik transaksional.
Usulan Partai Golkar tentang sistem pilkada melalui DPRD menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik. Dengan menggabungkan prinsip demokrasi, efisiensi, dan transparansi, harapan besar diarahkan agar proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan lebih baik dan lebih adil bagi seluruh masyarakat. ***
