Mengurai ‘Pesta Demokrasi’: Bagaimana Sistem Pemilu di Indonesia Bekerja?

PARLEMENTARIA.ID – Indonesia, dengan lebih dari 270 juta penduduk dan ribuan pulau yang tersebar luas, adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Setiap lima tahun, kita menyaksikan sebuah “pesta demokrasi” akbar yang melibatkan jutaan warga negara, ribuan calon, dan logistik yang luar biasa rumit. Namun, di balik hiruk-pikuk kampanye, debat calon, dan antrean di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan suara rakyat benar-benar terwakili.

Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya sistem pemilu di Indonesia bekerja? Siapa yang mengaturnya? Bagaimana suara Anda dihitung dan siapa yang berhak menjadi pemimpin? Mari kita bedah tuntas, selangkah demi selangkah, untuk memahami arsitektur demokrasi elektoral di negeri kita.

Fondasi Demokrasi: Prinsip dan Pilar Utama

Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan lembaga-lembaga kunci yang menjadi tulang punggung sistem pemilu Indonesia.

1. Prinsip LUBER JURDIL: Kompas Demokrasi Kita

Setiap kali berbicara tentang pemilu di Indonesia, Anda pasti akan mendengar akronim LUBER JURDIL. Ini bukan sekadar slogan, melainkan prinsip fundamental yang wajib dipatuhi dalam setiap tahapan pemilu:

• Langsung: Pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Anda datang sendiri ke TPS dan mencoblos pilihan Anda.
• Umum: Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat (berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah) berhak memilih tanpa diskriminasi.
• Bebas: Pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak manapun.
• Rahasia: Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya. Tidak ada yang boleh tahu atau memaksa Anda untuk memberitahu siapa yang Anda pilih.
• Jujur: Seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu (penyelenggara, peserta, pemilih, pengawas) harus bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan.
• Adil: Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Prinsip LUBER JURDIL inilah yang menjadi standar kualitas pemilu kita.

2. Pilar Kelembagaan: Penjaga dan Pelaksana Pemilu

Sistem pemilu yang kompleks membutuhkan lembaga-lembaga yang jelas perannya. Di Indonesia, ada tiga pilar utama:

• Komisi Pemilihan Umum (KPU): Sang Penyelenggara Utama
  Bayangkan KPU sebagai event organizer raksasa untuk “pesta demokrasi”. KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan hasil. KPU juga memiliki jajaran di tingkat provinsi (KPU Provinsi), kabupaten/kota (KPU Kabupaten/Kota), hingga tingkat kecamatan (PPK) dan desa/kelurahan (PPS).
• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Sang Wasit yang Cermat
  Jika KPU adalah event organizer, maka Bawaslu adalah wasit yang memastikan jalannya pertandingan sesuai aturan. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Bawaslu juga memiliki jajaran di tingkat provinsi (Bawaslu Provinsi) hingga pengawas di TPS (Pengawas TPS).
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Penjaga Etika
  DKPP adalah lembaga yang bertugas menjaga kode etik para penyelenggara pemilu (anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan). Jika ada dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU atau Bawaslu, DKPP lah yang akan memeriksa dan memutuskan sanksinya. Ini penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme penyelenggara.

Jenis-jenis Pemilu: Apa Saja yang Kita Pilih?

Di Indonesia, kita mengenal dua kategori besar pemilu: Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Artikel ini akan fokus pada Pemilu, yang diselenggarakan secara serentak setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di tingkat nasional dan daerah.

Dalam satu hari yang sama, kita akan mencoblos untuk memilih:

1. Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Ini adalah pemilihan pemimpin tertinggi eksekutif negara. Mekanismenya adalah:

• Pasangan Calon: Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan sebagai satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
• Ambang Batas Pencalonan (Presidential Threshold): Partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan pasangan jika memenuhi salah satu syarat:
  • Memiliki minimal 20% dari total kursi DPR, ATAU
  • Memperoleh 25% dari total suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya.
• Sistem Dua Putaran:
  • Putaran Pertama: Pasangan calon dinyatakan terpilih jika memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara sah, dengan sebaran minimal 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia (minimal 20% di 17 provinsi).
  • Putaran Kedua: Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat di putaran pertama, dua pasangan calon dengan suara terbanyak akan maju ke putaran kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak di putaran kedua akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

DPR adalah lembaga legislatif di tingkat pusat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPR dipilih dari daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di seluruh provinsi.

• Sistem Proporsional Terbuka: Ini adalah sistem yang digunakan. Artinya, Anda tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga memilih calon legislatif (caleg) dari partai tersebut.
• Bagaimana Suara Dikonversi Menjadi Kursi?
  • Pemilih mencoblos logo partai dan/atau nama caleg yang diinginkan.
  • Suara yang diperoleh partai akan diakumulasikan.
  • Kursi di setiap daerah pemilihan dialokasikan berdasarkan metode Sainte-Laguë Murni. Metode ini mengkonversi perolehan suara partai menjadi kursi dengan membagi suara partai dengan bilangan ganjil (1, 3, 5, dst.). Partai dengan hasil pembagian tertinggi akan mendapatkan kursi pertama, dan seterusnya, hingga semua kursi di dapil tersebut terisi.
  • Caleg yang mendapatkan suara terbanyak di internal partai yang memperoleh kursi akan menempati kursi tersebut.

3. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)

DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang mewakili kepentingan provinsi. Anggota DPD tidak berasal dari partai politik.

• Perwakilan Provinsi: Setiap provinsi memiliki jumlah anggota DPD yang sama (empat orang), tanpa memandang besar kecilnya jumlah penduduk.
• Calon Perseorangan: Calon anggota DPD adalah perseorangan (non-partai) yang didukung oleh sejumlah pemilih di provinsinya.
• Sistem Perolehan Suara Terbanyak: Pemilih mencoblos nama dan foto calon DPD. Empat calon dengan perolehan suara terbanyak di setiap provinsi akan terpilih sebagai anggota DPD.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)

DPRD Provinsi adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi, dengan fungsi yang mirip dengan DPR RI namun di lingkup provinsi.

• Sistem: Sama dengan DPR RI, menggunakan sistem proporsional terbuka dengan metode Sainte-Laguë Murni. Pemilih memilih partai dan/atau caleg di dapil provinsi.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)

DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota, dengan fungsi di lingkup daerah tersebut.

• Sistem: Sama dengan DPR RI dan DPRD Provinsi, menggunakan sistem proporsional terbuka dengan metode Sainte-Laguë Murni. Pemilih memilih partai dan/atau caleg di dapil kabupaten/kota.

Proses Pemilu: Dari Pendaftaran Hingga Penetapan

Setelah memahami prinsip dan jenis pemilu, mari kita telusuri alur prosesnya yang panjang dan terstruktur:

A. Tahap Pra-Pemungutan Suara

1. Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT):
   • KPU melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala. Petugas mendata warga yang memenuhi syarat untuk memilih.
   • Daftar pemilih kemudian diverifikasi dan diumumkan. Masyarakat bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar. Jika belum atau ada kesalahan data, bisa mengajukan perbaikan.
   • Daftar ini finalisasi menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi dasar jumlah pemilih resmi.
2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu:
   • Partai politik mendaftar ke KPU. KPU memverifikasi kelengkapan administrasi dan faktual partai.
   • Calon Presiden/Wakil Presiden diajukan oleh partai/gabungan partai.
   • Calon legislatif (DPR, DPRD) didaftarkan oleh partai politik.
   • Calon DPD mendaftar secara perseorangan dengan dukungan KTP dari sejumlah pemilih.
   • KPU melakukan verifikasi terhadap semua persyaratan calon.
3. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT):
   Setelah verifikasi, KPU menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk semua jenis pemilu. Ini adalah daftar final nama-nama yang akan tertera di surat suara.
4. Kampanye Pemilu:
   • Ini adalah masa di mana peserta pemilu (pasangan calon, partai politik, caleg) memperkenalkan diri, visi, misi, dan program-programnya kepada masyarakat.
   • Bentuk kampanye beragam: pertemuan tatap muka, debat terbuka, iklan di media massa, penggunaan media sosial, rapat umum, hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK).
   • Ada aturan ketat tentang dana kampanye, larangan politik uang, kampanye hitam (black campaign), dan ujaran kebencian. Bawaslu aktif mengawasi tahapan ini.
5. Masa Tenang:
   • Beberapa hari sebelum hari-H pemungutan suara, ditetapkan masa tenang. Selama masa ini, semua bentuk aktivitas kampanye dilarang.
   • Tujuannya adalah memberi waktu bagi pemilih untuk merenung dan memutuskan pilihannya tanpa gangguan atau tekanan. Semua APK harus diturunkan.

B. Hari Pemungutan Suara (Pencoblosan)

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS):
   • Pada hari-H, warga datang ke TPS yang telah ditentukan (biasanya di lingkungan tempat tinggal masing-masing).
   • Suasana di TPS biasanya ramai namun tertib, dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang siap melayani.
2. Proses Pencoblosan:
   • Pemilih mendaftar ulang di meja KPPS, menunjukkan KTP-el atau surat keterangan.
   • Pemilih menerima surat suara (biasanya ada 5 jenis: Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).
   • Pemilih masuk ke bilik suara. Di sinilah prinsip “Rahasia” berlaku. Pemilih menggunakan alat coblos untuk melubangi kolom pilihan di surat suara.
   • Setelah mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai petunjuk dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang berbeda untuk setiap jenis pemilu.
   • Terakhir, jari kelingking pemilih dicelupkan ke tinta sebagai tanda bahwa sudah memilih.
3. Penghitungan Suara di TPS:
   • Setelah waktu pemungutan suara berakhir (biasanya sore hari), kotak suara dibuka di hadapan saksi dari peserta pemilu, pengawas TPS, dan masyarakat.
   • Petugas KPPS menghitung suara secara manual dan terbuka. Setiap suara yang sah akan dicatat.
   • Hasil penghitungan suara di TPS dicatat dalam formulir Model C.Hasil (dulu C1) dan ditempel di papan pengumuman TPS agar dapat dilihat publik. Salinan formulir ini juga diberikan kepada saksi dan pengawas. Transparansi adalah kunci di tahap ini.

C. Tahap Pasca-Pemungutan Suara

1. Rekapitulasi Berjenjang:
   • Hasil penghitungan suara dari setiap TPS tidak langsung menjadi hasil akhir. KPU melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang (bertingkat) dari bawah ke atas:
     • Dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa.
     • Dari PPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan.
     • Dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota.
     • Dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi.
     • Dari KPU Provinsi ke KPU RI (nasional).
   • Setiap tingkatan melakukan rekapitulasi berdasarkan data dari tingkatan di bawahnya, dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri saksi dan pengawas. Ini untuk memastikan akurasi dan mencegah kecurangan.
2. Penetapan Hasil Pemilu:
   • Setelah rekapitulasi nasional selesai, KPU RI menetapkan hasil pemilu secara resmi.
   • Untuk Pilpres, pasangan calon terpilih diumumkan.
   • Untuk Pileg, jumlah perolehan kursi setiap partai di DPR dan DPRD, serta nama-nama caleg terpilih, diumumkan.
   • Untuk DPD, nama-nama calon terpilih diumumkan.
3. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu:
   • Jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi, mereka memiliki hak untuk mengajukan sengketa.
   • Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan sengketa hasil pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. MK akan memeriksa bukti-bukti dan memutuskan apakah ada pelanggaran yang memengaruhi hasil secara signifikan.
   • Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Menyelesaikan sengketa-sengketa terkait proses administrasi pemilu.
4. Pengucapan Sumpah/Janji:
   Setelah semua tahapan selesai dan tidak ada sengketa yang tertunda, para pejabat terpilih (Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD) akan dilantik dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan tugasnya.

Tantangan dan Inovasi dalam Sistem Pemilu Indonesia

Meskipun sistem pemilu Indonesia telah matang, tidak berarti tanpa tantangan. Beberapa isu yang kerap menjadi sorotan antara lain:

• Politik Uang (Money Politics): Upaya memengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan uang atau barang, yang merusak prinsip “Bebas” dan “Jujur-Adil”.
• Logistik dan Geografi: Mengelola pemilu di negara kepulauan dengan ribuan pulau dan kondisi geografis yang beragam adalah tantangan besar, terutama dalam distribusi logistik dan akses ke TPS terpencil.
• Pendidikan Pemilih: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, tata cara memilih, dan mengenali calon yang berkualitas.
• Sengketa dan Integritas Data: Meskipun ada mekanisme penyelesaian sengketa, menjaga integritas data dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu selalu menjadi pekerjaan rumah.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berupaya melakukan perbaikan. Penggunaan teknologi informasi, misalnya, telah diterapkan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk mempercepat publikasi hasil dan meningkatkan transparansi, meskipun masih bersifat alat bantu dan bukan pengganti rekapitulasi manual berjenjang.

Kesimpulan: Pesta Demokrasi yang Terus Berkembang

Sistem pemilu di Indonesia adalah sebuah orkestrasi besar yang melibatkan jutaan orang, ribuan peraturan, dan proses yang panjang. Dari prinsip LUBER JURDIL yang menjadi kompas, lembaga-lembaga independen yang menjaga, hingga tahapan-tahapan yang rinci dari pendaftaran hingga penetapan, semuanya dirancang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Meskipun kompleks dan penuh tantangan, setiap siklus pemilu adalah bukti nyata komitmen Indonesia terhadap demokrasi. Partisipasi aktif setiap warga negara, baik sebagai pemilih, calon, maupun pengawas, adalah kunci untuk memastikan bahwa “pesta demokrasi” kita selalu berjalan dengan jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang benar-benar merepresentasikan kehendak seluruh lapisan masyarakat.

Memahami bagaimana sistem ini bekerja bukan hanya penting untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk memberdayakan kita sebagai warga negara agar dapat berkontribusi secara lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa.