PARLEMENTARIA.ID –
Menguatnya Jantung Demokrasi: Peran Partai Politik Jika Pilkada Dipilih DPRD
Diskusi mengenai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu menjadi topik hangat di kancah politik Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, kita telah terbiasa dengan Pilkada langsung, di mana rakyat memilih langsung pemimpinnya. Namun, wacana untuk kembali ke sistem Pilkada yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Jika skenario ini terwujud, satu hal yang hampir pasti akan terjadi: peran dan pengaruh partai politik akan mengalami penguatan signifikan, bertransformasi menjadi jantung demokrasi lokal yang lebih berdenyut.
Mengapa demikian? Mari kita telusuri lebih dalam.
Pilkada Langsung: Panggung Individu, Bukan Partai
Dalam sistem Pilkada langsung yang kita kenal, arena kompetisi seringkali menjadi panggung utama bagi popularitas individu. Calon kepala daerah, meskipun diusung oleh partai, kerap membangun citra personal yang kuat, terkadang melampaui identitas partai pengusungnya. Mereka berinvestasi besar dalam kampanye personal, membentuk tim sukses sendiri, dan bahkan bisa "berbelanja" dukungan dari berbagai partai hanya sebagai kendaraan politik.
Akibatnya, loyalitas pemilih seringkali tertuju pada sosok calon, bukan pada ideologi atau platform partai. Partai politik, dalam banyak kasus, berfungsi lebih sebagai "kendaraan" atau "stempel" legitimasi ketimbang sebagai "mesin" utama penggerak dan penentu arah kebijakan. Setelah terpilih, kepala daerah bisa jadi memiliki ikatan yang longgar dengan partai pengusungnya, karena merasa mandat langsung berasal dari rakyat, bukan dari internal partai.
Ketika DPRD Menjadi Penentu: Gerbang Utama Partai Politik
Jika Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, dinamika politik akan berubah secara fundamental. Partai politik akan menjadi gerbang utama dan satu-satunya untuk menjadi kepala daerah. Mengapa?
- Monopoli Nominasi: Calon kepala daerah harus diusung dan disetujui oleh fraksi-fraksi partai di DPRD. Ini berarti proses seleksi internal partai akan menjadi jauh lebih krusial dan kompetitif. Hanya kader-kader terbaik atau mereka yang memiliki dukungan kuat dari struktur partai yang akan memiliki peluang.
- Disiplin Partai yang Menguat: Anggota DPRD adalah representasi partai. Ketika mereka memilih kepala daerah, mereka akan terikat pada garis kebijakan dan keputusan partai. Ini akan memperkuat disiplin partai dan memastikan bahwa keputusan politik di tingkat daerah selaras dengan visi partai. Pembangkangan bisa berakibat sanksi internal.
- Fokus pada Platform dan Koalisi: Pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mendorong partai-partai untuk lebih fokus pada pembangunan koalisi yang solid dan penawaran programatik. Partai-partai perlu meyakinkan partai lain di DPRD tentang kapasitas dan visi calon mereka. Ini akan mendorong negosiasi yang lebih intensif dan berbasis program, bukan sekadar popularitas sesaat.
Akuntabilitas yang Bergeser dan Politik Programatik
Pergeseran sistem Pilkada ini juga akan mengubah pola akuntabilitas. Jika saat ini akuntabilitas kepala daerah langsung kepada rakyat yang memilihnya, dalam sistem DPRD, akuntabilitas tersebut akan bergeser, setidaknya secara formal, kepada DPRD yang memilihnya. Namun, secara substansial, ini juga berarti akuntabilitas kepada partai-partai politik.
Rakyat, pada gilirannya, akan memilih anggota DPRD berdasarkan janji dan platform partai mereka. Jika partai A mengusung dan memilih kepala daerah yang buruk, maka pada Pemilu legislatif berikutnya, rakyat bisa menghukum partai A dengan tidak memilih wakilnya di DPRD. Ini mendorong partai untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengawasi kepala daerah yang mereka dukung. Dengan kata lain, pilihan rakyat di Pemilu legislatif menjadi sangat menentukan arah pemerintahan daerah.
Hal ini secara tidak langsung mendorong politik yang lebih programatik. Partai-partai akan berlomba menawarkan program-program terbaik yang akan mereka implementasikan melalui kepala daerah pilihan mereka. Ini adalah kesempatan bagi partai untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam merumuskan kebijakan dan menyeleksi pemimpin.
Tantangan dan Keseimbangan Demokrasi
Tentu saja, wacana ini bukan tanpa tantangan. Kekhawatiran akan potensi praktik transaksional di internal DPRD, kurangnya partisipasi langsung rakyat, atau bahkan risiko oligarki partai adalah isu sentral yang perlu diantisipasi. Untuk itu, jika sistem ini diterapkan, harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi proses pemilihan di DPRD, serta penguatan demokrasi internal partai.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem Pilkada oleh DPRD memiliki potensi besar untuk mengembalikan peran partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Ini akan mendorong partai untuk lebih serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi, perumusan kebijakan, dan pengawasan. Partai politik tidak lagi sekadar "tukang ojek" bagi individu populer, melainkan menjadi "sopir" yang menentukan arah perjalanan daerah.
Pada akhirnya, perubahan sistem Pilkada adalah pilihan strategis yang memiliki implikasi mendalam bagi masa depan demokrasi lokal kita. Jika dipilih oleh DPRD, kita akan menyaksikan era di mana partai politik kembali menegaskan posisinya sebagai tulang punggung sistem politik, dengan segala peluang dan tantangan yang menyertainya. Ini adalah sebuah transformasi yang bisa menjadikan jantung demokrasi kita berdenyut lebih kuat, melalui konsolidasi peran partai politik.
Semoga artikel ini memenuhi kriteria Anda dan sukses untuk pengajuan Google AdSense!
