PARLEMENTARIA.ID –

Menguak Persepsi Publik: DPR, Harapan Rakyat, dan Realita Politik – Sebuah Refleksi Kritis

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah rumah bagi aspirasi miliaran rakyat Indonesia. Sebuah institusi yang didirikan dengan amanah besar untuk menjadi jembatan antara kehendak masyarakat dan kebijakan negara. Di atas kertas, peran DPR sangat vital: membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menentukan anggaran belanja negara. Namun, seberapa jauh peran ideal ini tercermin dalam realitas? Bagaimana masyarakat menilai kinerja wakil-wakilnya? Mari kita selami lebih dalam jurang antara harapan dan realita yang kerap mewarnai persepsi publik terhadap DPR.

DPR dalam Harapan Publik: Pilar Demokrasi dan Suara Rakyat

Dalam benak publik, DPR seharusnya menjadi benteng demokrasi. Para anggota DPR, yang terpilih melalui proses demokratis, diharapkan menjadi representasi sejati dari keberagaman masyarakat. Mereka adalah para pejuang yang tanpa lelah menyuarakan kepentingan rakyat kecil, memastikan hak-hak warga negara terlindungi, dan mendorong terciptanya keadilan sosial.

Secara spesifik, ada beberapa harapan besar yang diemban oleh DPR:

1. Legislasi yang Pro-Rakyat: Publik berharap DPR menghasilkan undang-undang yang relevan, progresif, dan berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Proses pembentukan undang-undang juga diharapkan transparan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan didasari kajian mendalam.
2. Pengawasan yang Tajam dan Efektif: DPR diharapkan menjadi "mata dan telinga" rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan yang kuat akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Pengesahan Anggaran yang Adil dan Merata: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen krusial untuk pembangunan. Harapannya, DPR memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efisien, tepat sasaran, dan merata untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada celah untuk pemborosan atau mark-up.
4. Integritas dan Etika Tinggi: Anggota DPR diharapkan menjadi teladan. Mereka harus bebas dari korupsi, nepotisme, dan kolusi. Kehadiran mereka di parlemen harus didasari oleh semangat pengabdian, bukan pencarian keuntungan pribadi atau golongan.
5. Aksesibilitas dan Keterbukaan: Publik ingin DPR lebih mudah dijangkau, aspirasi mereka didengar, dan informasi mengenai kinerja parlemen mudah diakses. Keterbukaan ini membangun kepercayaan dan memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi.

Singkatnya, DPR ideal adalah lembaga yang kredibel, efektif, transparan, dan benar-benar melayani rakyat.

Realita di Lapangan: Antara Kekecewaan dan Kritik Tajam

Namun, realitas seringkali berjarak jauh dari harapan. Survei-survei opini publik secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap DPR yang cenderung rendah. Citra DPR kerap tercoreng oleh berbagai isu dan kritik tajam yang bersumber dari pengalaman dan pengamatan masyarakat.

Beberapa realitas yang menjadi sorotan dan menuai kritik publik antara lain:

• Lambatnya Proses Legislasi dan Undang-Undang Kontroversial: Banyak RUU krusial yang mandek berlarut-larut, sementara beberapa UU justru disahkan dengan tergesa-gesa dan menuai polemik. Publik sering merasa partisipasi mereka dalam proses legislasi minim, bahkan diabaikan. Isu revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, atau RKUHP adalah contoh nyata bagaimana proses legislasi kerap memicu kontroversi.
• Pengawasan yang Kurang Bertaring: Fungsi pengawasan DPR sering dianggap "tumpul" atau terlalu politis. Kritikan muncul ketika dugaan penyimpangan di eksekutif tidak ditindaklanjuti dengan serius, atau ketika proses pengawasan justru menjadi alat tawar-menawar politik. Komisi-komisi di DPR kadang terlihat lebih sibuk dengan "kunjungan kerja" yang hasilnya tidak jelas ketimbang evaluasi substansial.
• Alokasi Anggaran yang Dipertanyakan: Publik kerap menemukan alokasi anggaran untuk DPR yang terkesan mewah atau tidak proporsional, seperti renovasi gedung, pengadaan mobil dinas, atau fasilitas lainnya, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Dugaan pemborosan dan "dana aspirasi" yang tidak jelas akuntabilitasnya juga menjadi sorotan.
• Kasus Korupsi dan Pelanggaran Etika: Tak bisa dipungkiri, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR telah mengikis kepercayaan publik secara signifikan. Selain itu, isu absensi, gaya hidup mewah, dan pernyataan kontroversial dari beberapa wakil rakyat semakin memperparah citra negatif.
• Jarak dengan Konstituen: Masyarakat sering merasa sulit menjangkau atau menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Anggota DPR dianggap lebih sibuk di Senayan atau daerah pemilihannya menjelang pemilu saja, ketimbang secara konsisten hadir di tengah masyarakat untuk menyerap masalah.
• Komunikasi yang Kurang Transparan: Informasi mengenai keputusan penting, alasan di balik suatu kebijakan, atau detail penggunaan anggaran DPR seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada publik, bahkan terkesan ditutup-tutupi.

Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan

Kesenjangan antara harapan dan realita ini tidak muncul begitu saja. Ada berbagai faktor yang berkontribusi, baik dari internal DPR maupun eksternal:

• Budaya Politik dan Kepentingan Partai: Anggota DPR seringkali terikat oleh garis partai, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi murni konstituen.
• Sistem Pemilu yang Kompleks: Sistem pemilu yang proporsional terbuka memang memberi ruang bagi individu, namun juga memicu persaingan ketat yang kadang berujung pada politik transaksional atau populisme.
• Kurangnya Kapasitas dan Integritas: Tidak semua anggota DPR memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memahami isu kompleks atau integritas yang kokoh untuk menolak godaan korupsi.
• Tekanan Eksternal: Lobi-lobi dari kelompok kepentingan atau korporasi juga dapat memengaruhi proses legislasi dan pengambilan keputusan.
• Partisipasi Publik yang Belum Optimal: Masyarakat kadang kurang aktif dalam mengawasi atau menyuarakan aspirasi, sehingga memberikan celah bagi DPR untuk bekerja tanpa tekanan berarti dari publik.
• Peran Media: Media, baik konvensional maupun digital, turut membentuk persepsi publik. Pemberitaan yang dominan menyoroti skandal atau kontroversi dapat memperkuat citra negatif.

Membangun Kembali Kepercayaan: Sebuah Keniscayaan

Penilaian publik yang negatif terhadap DPR memiliki dampak serius. Ini dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi, memicu apatisme politik, dan bahkan membahayakan stabilitas negara. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan adalah sebuah keniscayaan.

Langkah-langkah yang bisa ditempuh:

1. Reformasi Internal DPR: Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci. Penegakan kode etik yang tegas, penguatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas anggota DPR melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
2. Membuka Diri untuk Partisipasi Publik: DPR harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam setiap proses legislasi dan pengambilan keputusan. Mekanisme dengar pendapat yang efektif, platform digital untuk aspirasi, dan keterbukaan informasi adalah beberapa cara.
3. Fokus pada Kesejahteraan Rakyat: Prioritaskan undang-undang dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.
4. Masyarakat yang Kritis dan Aktif: Publik juga memiliki peran penting. Dengan menjadi pemilih yang cerdas, aktif menyuarakan aspirasi, dan konsisten mengawasi kinerja wakilnya, masyarakat dapat mendorong DPR untuk bekerja lebih baik.
5. Peran Media yang Konstruktif: Media massa dapat berperan dalam menyajikan informasi yang berimbang, tidak hanya menyoroti kelemahan tetapi juga mengapresiasi kinerja positif (jika ada) serta mengedukasi publik tentang peran dan fungsi DPR.

Kesimpulan

DPR adalah jantung demokrasi. Fungsi vitalnya dalam menjaga checks and balances sangat penting bagi keberlangsungan negara. Kesenjangan antara harapan dan realita adalah tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Membangun kembali kepercayaan publik bukan hanya tugas para wakil rakyat, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dengan semangat reformasi dari dalam dan pengawasan ketat dari luar, harapan akan DPR yang benar-benar menjadi "rumah rakyat" yang kredibel dan efektif masih bisa diwujudkan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.