Apa Itu Parlementaria?
Dalam konteks ketatanegaraan, parlementaria mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan parlemen—termasuk mekanisme sidang, aturan tata tertib, fungsi legislatif, serta dinamika hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Parlementaria bukan sekadar istilah teknis, tapi mencerminkan cara demokrasi dijalankan di dalam ruang-ruang formal lembaga legislatif.
Parlementaria juga menjadi cermin dari kedewasaan politik suatu bangsa. Lewat proses pembahasan undang-undang, rapat dengar pendapat, pengawasan anggaran, hingga sidang paripurna, publik dapat menilai sejauh mana wakil rakyat bekerja untuk kepentingan umum.
Fungsi Utama Lembaga Perwakilan Rakyat
Salah satu unsur kunci dalam parlementaria adalah memahami peran DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Secara umum, ada tiga fungsi utama yang dijalankan:
1. Fungsi Legislasi
DPR dan DPRD berwenang menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Misalnya, DPR RI tahun 2023 menetapkan 27 RUU prioritas, salah satunya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi yang krusial di era digital.
2. Fungsi Penganggaran
Parlemen menyetujui APBN/APBD, termasuk anggaran kementerian, program bantuan sosial, dan dana infrastruktur. Dalam skala lokal, DPRD Kota Surabaya pernah mengawal penambahan dana untuk UMKM pasca-COVID-19, sebagai respons atas dampak ekonomi.
3. Fungsi Pengawasan
DPR/DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh pengawasan kuat terjadi saat Komisi III DPR memanggil KPK terkait polemik TWK beberapa waktu lalu.
Contoh Nyata: Dinamika DPRD Kota Surabaya
Mari kita tengok contoh kasus lokal, yakni DPRD Kota Surabaya. Di kota terbesar kedua di Indonesia ini, peran legislatif sangat penting dalam mengawal kebijakan Wali Kota, terutama soal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pada tahun 2022, DPRD Surabaya bersama eksekutif mendorong alokasi anggaran sebesar Rp165 miliar untuk program Surabaya Belajar, yang bertujuan memberi akses internet gratis dan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
Tak hanya itu, Komisi C DPRD Surabaya juga melakukan inspeksi ke lapangan terhadap proyek saluran air di kawasan Tambaksari yang sempat menimbulkan banjir lokal. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan lewat rapat, tapi juga aksi nyata di lapangan.
Tantangan yang Dihadapi
1. Rendahnya Partisipasi Publik
Banyak masyarakat belum memahami proses dan pentingnya parlemen dalam kehidupan sehari-hari. Menurut survei LSI (2022), hanya 28% warga yang tahu nama anggota DPR/DPRD dari dapil mereka sendiri.
2. Stigma Negatif terhadap Politisi
Kasus korupsi dan perilaku elitis beberapa oknum membuat citra parlemen tercoreng. Padahal, banyak anggota DPRD yang bekerja keras dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya Transparansi dan Literasi Parlementaria
Website resmi DPRD daerah seringkali tidak update, minim dokumentasi rapat, dan sulit diakses oleh publik. Padahal, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
Upaya Perbaikan dan Inovasi Parlementaria
Digitalisasi Informasi dan e-Parlemen
Beberapa DPRD seperti di DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah mulai menerapkan sistem informasi legislatif digital, termasuk live streaming sidang, dokumen publik daring, dan aplikasi pengaduan masyarakat.
Pelibatan Masyarakat melalui Musrenbang dan Reses
Reses adalah momen penting ketika anggota DPRD turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi. Sayangnya, partisipasi publik sering rendah. Di sinilah peran jurnalisme parlementaria bisa menyuarakan dan mendokumentasikan apa saja aspirasi warga yang berhasil ditindaklanjuti.
Pelatihan Parlementaria untuk Kaum Muda
Beberapa LSM seperti Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan SEKNAS Fitra aktif mengedukasi anak muda melalui program “Sekolah Parlemen”. Ini penting agar generasi muda paham cara kerja sistem legislatif dan tidak apatis terhadap politik.
Peran Media dan Platform Parlementaria.id
Platform seperti Parlementaria.id memiliki potensi besar sebagai penghubung antara publik dan lembaga legislatif. Beberapa peran yang bisa dijalankan antara lain:
- Memberikan liputan mendalam terkait proses legislasi di daerah.
- Mempublikasikan laporan hasil reses dan tindak lanjutnya.
- Mengawal transparansi anggaran dan proyek pembangunan.
- Menjadi kanal edukasi parlementaria yang mudah diakses dan netral.
Dengan menyajikan konten berkualitas, berbasis data, dan bahasa yang mudah dipahami, Parlementaria.id dapat menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, aktivis, hingga warga biasa yang ingin terlibat.
Kesimpulan: Parlementaria Bukan Sekadar Formalitas
Parlementaria bukan sekadar urusan protokol sidang atau jargon politik. Ia adalah wajah dari kerja nyata demokrasi yang menghubungkan aspirasi rakyat ke ranah kebijakan. Meski penuh tantangan, masih banyak ruang perbaikan yang bisa ditempuh melalui transparansi, partisipasi publik, dan dukungan dari media yang kritis tapi konstruktif.
Sudah saatnya publik lebih peduli dan terlibat dalam urusan parlemen. Karena keputusan yang diambil di dalam gedung dewan akan berdampak langsung pada harga BBM, kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, hingga nasib lingkungan tempat kita tinggal.
Penutup
Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang cara kerja DPRD, fungsi sidang, atau ingin mengetahui siapa saja wakil rakyat di daerahmu, jangan ragu untuk menjadikan Parlementaria.id sebagai sumber utama informasi. Demokrasi hanya hidup jika kita ikut serta di dalamnya. Sudah saatnya publik lebih peduli dan terlibat dalam urusan parlemen. Karena keputusan yang diambil di dalam gedung dewan akan berdampak langsung pada harga BBM, kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, hingga nasib lingkungan tempat kita tinggal.
