Mengarungi Waktu: Sejarah Lahirnya DPR, Jantung Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa
PARLEMENTARIA.ID –

Table of Contents

Mengarungi Waktu: Sejarah Lahirnya DPR, Jantung Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa

DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat, adalah jantung demokrasi sebuah negara. Ia adalah representasi suara rakyat, tempat di mana harapan, aspirasi, dan kritik masyarakat disalurkan menjadi kebijakan dan undang-undang. Namun, tahukah Anda bahwa perjalanan DPR di Indonesia tidaklah mulus? Ia telah melalui berbagai pasang surut, perubahan bentuk, hingga gejolak politik yang mengukir sejarah bangsa.

Mari kita selami bersama, menelusuri lorong waktu, untuk memahami bagaimana lembaga perwakilan rakyat ini lahir, tumbuh, dan bertransformasi, dari masa kolonial hingga era Reformasi yang kita kenal sekarang. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang informatif dan menggugah!

1. Benih Demokrasi dalam Kandang Emas: Era Kolonial dan Volksraad (1918-1942)

Sebelum Indonesia merdeka, gagasan tentang lembaga perwakilan sebenarnya sudah ada, meskipun dalam bentuk yang sangat terbatas dan dikendalikan oleh penjajah Belanda. Namanya Volksraad, atau "Dewan Rakyat". Dibentuk pada tahun 1918, Volksraad adalah upaya Belanda untuk memberikan sedikit ruang bagi suara pribumi, terutama setelah munculnya gelombang nasionalisme di awal abad ke-20.

Bagaimana Volksraad Berfungsi?

Bukan Parlemen Sejati: Volksraad bukanlah parlemen dalam arti sebenarnya. Kekuasaannya sangat terbatas, hanya bersifat penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Keputusan akhirnya tetap di tangan pemerintah kolonial.
Representasi yang Tidak Seimbang: Anggotanya terdiri dari perwakilan Belanda dan pribumi, namun jumlah perwakilan Belanda selalu lebih dominan. Anggota pribumi pun dipilih atau diangkat melalui sistem yang rumit dan tidak sepenuhnya demokratis.
Panggung Para Nasionalis: Meskipun terbatas, Volksraad menjadi panggung bagi tokoh-tokoh nasionalis seperti Mohammad Husni Thamrin, yang berani menyuarakan kepentingan rakyat pribumi dan menuntut otonomi yang lebih besar. Mereka menggunakan Volksraad sebagai mimbar untuk mengkritik kebijakan kolonial dan menyebarkan semangat kebangsaan.
"Parlemen Sandiwara": Banyak kaum nasionalis yang memandang Volksraad sebagai "parlemen sandiwara" karena tidak memiliki kekuatan riil. Namun, keberadaannya tetap menjadi tonggak awal gagasan perwakilan rakyat di tanah air.

Volksraad berakhir seiring dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942, namun benih-benih kesadaran akan pentingnya lembaga perwakilan telah tertanam.

2. Di Tengah Badai Revolusi: Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (1945-1950)

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah momen krusial. Namun, negara yang baru lahir ini belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap, termasuk lembaga legislatif. Dalam suasana genting revolusi fisik dan ancaman kembalinya Belanda, para pendiri bangsa bergerak cepat.

Lahirnya KNIP:

Pembentukan Cepat: Pada 29 Agustus 1945, hanya 12 hari setelah proklamasi, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Awalnya, KNIP bertugas membantu Presiden, mengingat Indonesia baru menerapkan sistem presidensial.
Pergeseran Kekuasaan Legislatif: Momen penting terjadi pada 16 Oktober 1945 dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X. Maklumat ini mengubah fungsi KNIP dari pembantu Presiden menjadi pemegang kekuasaan legislatif. Ini adalah langkah monumental yang menggeser Indonesia dari sistem presidensial murni ke arah parlementer, di mana kekuasaan legislatif dipegang oleh KNIP.
KNIP sebagai Cikal Bakal Parlemen: Dengan Maklumat X, KNIP menjadi lembaga yang menjalankan fungsi legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini menjadikannya cikal bakal parlemen modern Indonesia.
Berjuang di Tengah Perang: Anggota KNIP berasal dari berbagai latar belakang, mewakili daerah dan golongan. Mereka bekerja dalam kondisi darurat perang, bahkan harus berpindah-pindah tempat mengikuti pemerintahan.

KNIP menjadi fondasi awal lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang merdeka, membuktikan bahwa bahkan di tengah badai revolusi, semangat demokrasi tetap menyala.

3. Pesta Politik dan Kegalauan: Era Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Indonesia memasuki babak baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri kokoh dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang menganut sistem parlementer. Ini adalah masa ketika kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen.

Karakteristik Era Ini:

DPR Sementara (DPRS): Untuk mengisi kekosongan legislatif pasca-pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Anggotanya berasal dari berbagai elemen, termasuk bekas anggota DPR RIS dan KNIP.
Pemilihan Umum 1955: Pesta Demokrasi Pertama: Puncak dari era ini adalah Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, yang dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dan jujur dalam sejarah Indonesia. Rakyat berbondong-bondong memberikan suara untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.
- DPR Hasil Pemilu: Parlemen yang dihasilkan dari pemilu ini sangat beragam, mencerminkan kekuatan partai-partai politik besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Inilah DPR pertama yang benar-benar dipilih langsung oleh rakyat.
- Konstituante: Lembaga ini bertugas merancang konstitusi baru yang permanen. Sebuah tugas yang sangat penting, namun juga menjadi sumber kegalauan.
Kegalauan Konstituante: Sayangnya, Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya. Perdebatan sengit tentang dasar negara (Pancasila vs. Islam) tak kunjung menemukan titik temu. Ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet, dan kegagalan Konstituante memicu krisis.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Untuk mengatasi kebuntuan, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini membubarkan Konstituante, menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945. Ini sekaligus mengakhiri era Demokrasi Parlementer dan membuka jalan bagi era baru.

4. Dari Demokrasi Terpimpin ke Parlemen Gotong Royong: Era Orde Lama (1959-1966)

Kembalinya ke UUD 1945 dan Dekrit Presiden 1959 menandai dimulainya Demokrasi Terpimpin, sebuah sistem di mana kekuasaan Presiden sangat dominan, dan peran partai politik serta parlemen cenderung dibatasi.

Wajah Baru Parlemen:

Pembubaran DPR Hasil Pemilu: Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada tahun 1960.
DPR-GR: Anggota Tunjuk: Berbeda dengan DPR sebelumnya yang dipilih rakyat, anggota DPR-GR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini menghilangkan independensi legislatif dan menjadikan DPR-GR sebagai alat untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Konsep "Gotong Royong": Istilah "gotong royong" digunakan untuk menunjukkan bahwa semua elemen bangsa harus bersatu mendukung pemimpin, tanpa adanya oposisi yang berarti. Parlemen dalam sistem ini tidak lagi menjadi penyeimbang kekuasaan, melainkan pelaksana kehendak eksekutif.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS): Selain DPR-GR, ada juga MPRS yang anggotanya juga diangkat oleh Presiden. MPRS, meskipun secara konstitusional adalah lembaga tertinggi negara, praktiknya sangat dipengaruhi oleh Presiden.
Dominasi Presiden: Era ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, yang didukung oleh Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin menguat.

Prahara politik mencapai puncaknya dengan peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, yang kemudian mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membawa Indonesia ke gerbang Orde Baru.

5. Stabilitas Berharga Mahal: Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah pergolakan politik hebat, Jenderal Soeharto tampil memimpin dan mengukuhkan kekuasaannya melalui Orde Baru. Era ini menjanjikan stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun dengan harga yang mahal bagi demokrasi, termasuk bagi peran DPR.

DPR di Bawah Orde Baru:

"Stempel" Pemerintah: DPR di era Orde Baru sering kali dicap sebagai "stempel" bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang seharusnya dimiliki DPR tidak berjalan efektif.
Dominasi Golkar: Melalui serangkaian pemilu yang terstruktur, partai Golongan Karya (Golkar) selalu memenangkan mayoritas kursi di DPR, seringkali dengan angka fantastis di atas 70%. Hal ini membuat oposisi praktis tidak berdaya.
Dwi Fungsi ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan keamanan tetapi juga kekuatan sosial politik. Banyak perwira ABRI yang diangkat menjadi anggota DPR, semakin memperkuat kontrol pemerintah.
Parlemen yang Lemah: Partai-partai lain, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), keberadaannya di DPR sangat dibatasi dan diawasi ketat. Mereka kesulitan menyuarakan aspirasi rakyat yang berbeda dari garis pemerintah.
Pembangunan Ekonomi Fokus Utama: Pemerintah Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi, dan DPR diharapkan menjadi lembaga yang mendukung program-program tersebut tanpa banyak intervensi atau kritik.

Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ia juga membatasi kebebasan politik dan peran DPR sebagai penyeimbang kekuasaan. Kekuasaan eksekutif begitu dominan, dan lembaga legislatif hampir kehilangan independensinya.

6. Parlemen yang Bangkit dari Tidur Panjang: Era Reformasi (1998-Sekarang)

Krisis moneter tahun 1997-1998 dan gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut perubahan besar. Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mundur, dan era Reformasi pun dimulai. Ini adalah titik balik yang mengembalikan roh demokrasi dan mengembalikan fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya.

Transformasi Fundamental DPR:

Amendemen UUD 1945: Serangkaian amendemen terhadap UUD 1945 (terutama Amendemen Kedua, Ketiga, dan Keempat) adalah kunci. Amendemen ini secara fundamental mengubah struktur ketatanegaraan, termasuk memperkuat posisi dan fungsi DPR.
Pemilihan Umum Langsung dan Demokratis: Anggota DPR kini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada lagi sistem penunjukan atau pembatasan partai secara signifikan.
Kewenangan yang Diperluas:
- Fungsi Legislasi: DPR memiliki kewenangan penuh untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. Inisiatif undang-undang bisa berasal dari DPR.
- Fungsi Anggaran: DPR bersama pemerintah membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Ini adalah alat kontrol yang sangat kuat.
- Fungsi Pengawasan: DPR memiliki hak-hak pengawasan seperti hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah), hak angket (melakukan penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat.
Keseimbangan Kekuasaan (Checks and Balances): Era Reformasi mengembalikan prinsip pemisahan dan keseimbangan kekuasaan. DPR kini menjadi penyeimbang yang kuat terhadap kekuasaan eksekutif, bahkan memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.
Transparansi dan Akuntabilitas: DPR dituntut untuk lebih transparan dalam proses legislasi dan pengawasan. Rapat-rapat dan proses pengambilan keputusan diharapkan lebih terbuka untuk publik.
Lahirnya DPD: Selain DPR, era Reformasi juga melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai perwakilan daerah yang ikut dalam proses legislasi, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Tantangan di Era Reformasi:

Meskipun DPR di era Reformasi telah memiliki kekuasaan dan independensi yang jauh lebih besar, tantangan tetap ada. Isu korupsi, kualitas legislasi yang belum merata, serta masih adanya keraguan publik terhadap kinerja dan integritas sebagian anggota dewan, menjadi pekerjaan rumah yang terus-menerus.

Kesimpulan: Perjalanan Panjang Menuju Demokrasi Sejati

Dari Volksraad yang terbatas, KNIP yang berjuang di tengah revolusi, DPRS yang menjadi panggung demokrasi parlementer, DPR-GR yang terikat Demokrasi Terpimpin, DPR "stempel" di Orde Baru, hingga DPR yang berdaulat di era Reformasi, perjalanan lembaga perwakilan rakyat Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa ini sendiri.

Setiap era membawa pelajaran berharga. Kita belajar bahwa tanpa lembaga legislatif yang kuat dan independen, demokrasi akan pincang. Kita juga belajar bahwa kepercayaan rakyat adalah modal utama bagi keberlangsungan dan legitimasi sebuah parlemen.

DPR hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan berdarah-darah. Ia adalah harapan kita untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terus mengawasi, mendukung, dan mengingatkan para wakil rakyat agar selalu amanah dalam menjalankan tugas mulia ini, demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Catatan untuk Anda:

Panjang Kata: Artikel ini telah diupayakan mendekati 1.500 kata. Anda mungkin perlu sedikit menyesuaikan (menambah detail kecil atau sedikit meringkas) untuk mencapai target persis jika diperlukan.
Gaya: Saya menggunakan gaya informatif populer dengan narasi yang mengalir, perumpamaan (misalnya "jantung demokrasi", "kandang emas", "parlemen sandiwara", "tidur panjang"), dan struktur yang mudah dibaca dengan sub-judul yang jelas.
UX: Penggunaan judul dan sub-judul yang jelas, paragraf-paragraf yang tidak terlalu panjang, serta penekanan pada poin-poin penting (misalnya dengan bold) membantu pengalaman pengguna dalam membaca dan memahami informasi.
Keakuratan: Informasi historis seperti tanggal penting (Maklumat X, Dekrit 5 Juli, Pemilu 1955) dan nama-nama lembaga telah diupayakan seakurat mungkin.
Plagiarisme: Seluruh teks ini ditulis dari awal dengan gaya dan narasi yang unik, memastikan bebas dari plagiarisme.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk pengajuan Google AdSense Anda dan memberikan nilai bagi pembaca!

Post Views: 148