PARLEMENTARIA.ID –
Mengapa Banyak Kebijakan DPR Menuai Kritik Tajam dari Masyarakat? Mari Bedah Alasannya!
Setiap kali ada pembahasan atau pengesahan undang-undang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seringkali kita melihat gelombang diskusi panas, aksi protes, hingga tagar viral di media sosial. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial: mengapa begitu banyak kebijakan yang lahir dari ‘rumah rakyat’ ini justru kerap menuai kritik, bahkan penolakan, dari masyarakat yang mereka wakili?
Kritik terhadap DPR bukanlah hal baru. Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi di banyak negara. Namun, di Indonesia, frekuensi dan intensitas kritik ini terasa begitu menonjol. Mari kita bedah beberapa alasan utama di balik gelombang kritik tersebut, dengan gaya informatif dan mudah dipahami.
1. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Publik yang Bermakna
Salah satu keluhan paling sering adalah kurangnya transparansi dalam proses legislasi. Masyarakat kerap merasa tidak dilibatkan atau aspirasi mereka tidak didengar secara substansial. Pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) seringkali terkesan tertutup, minim sosialisasi, dan tiba-tiba saja sudah mencapai tahap pengesahan.
Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan penting diambil secara tertutup, tanpa ruang partisipasi yang memadai, rasa ketidakpercayaan pun muncul. Mereka ingin tahu "mengapa", "bagaimana", dan "untuk siapa" sebuah kebijakan dibuat. Tanpa transparansi, setiap kebijakan baru akan selalu dilihat dengan kacamata skeptis.
2. Proses Legislasi yang Terburu-buru dan Minim Kajian Mendalam
Tidak jarang, proses pembahasan dan pengesahan undang-undang terasa dikebut. Alih-alih melewati kajian mendalam yang melibatkan berbagai pakar, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil, beberapa RUU terkesan "dipaksa" untuk segera disahkan.
Dampak dari proses yang terburu-buru ini adalah lahirnya kebijakan yang berpotensi memiliki kelemahan struktural, pasal karet, multitafsir, atau bahkan merugikan pihak tertentu. Masyarakat kritis terhadap hal ini karena mereka menyadari bahwa sebuah undang-undang akan memiliki implikasi jangka panjang pada kehidupan mereka. Kebijakan yang kurang matang berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
3. Perasaan "Tidak Terwakili" dan Gap Komunikasi
DPR adalah lembaga perwakilan rakyat. Namun, seringkali masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak sampai atau tidak diperjuangkan dengan serius oleh wakilnya. Ada anggapan bahwa anggota DPR lebih sibuk dengan agenda partai, kepentingan kelompok tertentu, atau bahkan kepentingan pribadi, daripada benar-benar menyuarakan kebutuhan konstituennya.
Jarak antara ‘wakil’ dan ‘yang diwakili’ semakin lebar. Ketika komunikasi dua arah tidak berjalan efektif, kebijakan yang lahir bisa jadi tidak relevan atau bahkan bertolak belakang dengan kebutuhan riil di lapangan. Masyarakat pun merasa suaranya tidak didengar, menciptakan frustrasi dan berujung pada kritik.
4. Isu Integritas dan Kepercayaan Publik yang Terkikis
Tidak bisa dimungkiri, berbagai skandal korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum anggota DPR di masa lalu telah mengikis kepercayaan masyarakat secara signifikan. Ketika sebuah lembaga yang seharusnya menjadi penjaga amanat rakyat justru tersandung kasus integritas, maka setiap kebijakan baru yang diusulkan, bahkan yang niatnya baik sekalipun, akan dilihat dengan kacamata skeptis.
Kepercayaan adalah modal utama dalam demokrasi. Ketika modal ini terkikis, masyarakat akan cenderung curiga terhadap setiap gerak-gerik dan keputusan yang diambil oleh DPR.
5. Prioritas Kebijakan yang Dianggap "Jauh dari Rakyat"
Beberapa kebijakan yang menjadi fokus DPR seringkali dianggap oleh masyarakat lebih mengakomodasi kepentingan segelintir kelompok, pengusaha besar, atau bahkan pemerintah, dibandingkan dengan kebutuhan mendesak rakyat banyak. Misalnya, saat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, kelangkaan kebutuhan pokok, atau isu lingkungan, prioritas pembahasan di DPR terkadang terlihat tidak sejalan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang menjadi "tuan" dalam perumusan kebijakan. Jika kebijakan yang lahir terasa tidak memihak rakyat kecil, maka kritik dan penolakan adalah reaksi yang wajar.
Kesimpulan: Menuju Demokrasi yang Lebih Partisipatif
Kompleksitas kritik terhadap kebijakan DPR adalah cerminan dari dinamika demokrasi yang sedang berjalan. Ini bukan hanya tentang "salahnya DPR", tetapi juga tentang bagaimana sistem berjalan, bagaimana partisipasi publik diwadahi, dan bagaimana kepercayaan dapat dibangun kembali.
Untuk mengurangi gelombang kritik ini, DPR perlu lebih proaktif dalam meningkatkan transparansi, membuka ruang partisipasi publik yang bermakna sejak awal, melakukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, dan tentunya, menjaga integritas. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus aktif mengawal, memberikan masukan, dan menggunakan hak demokrasinya untuk memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar mewakili suara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, "rumah rakyat" ini dapat benar-benar menjadi tempat bernaung bagi seluruh aspirasi bangsa.