Melindungi Pahlawan Devisa: Meninjau Efektivitas Kebijakan Pemerintah untuk Pekerja Migran

PARLEMENTARIA.ID –

Melindungi Pahlawan Devisa: Meninjau Efektivitas Kebijakan Pemerintah untuk Pekerja Migran

Indonesia adalah salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Jutaan warga negara kita mengadu nasib di negeri orang, mengirimkan miliaran dolar remitansi yang menjadi tulang punggung ekonomi dan julukan "Pahlawan Devisa." Namun, di balik kontribusi besar tersebut, tersembunyi realitas pahit: kerentanan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di sinilah peran kebijakan pemerintah menjadi krusial. Mari kita meninjau sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjadi benteng pelindung bagi mereka.

Mengapa Perlindungan Pekerja Migran Begitu Mendesak?

Pekerja migran seringkali berada dalam posisi rentan. Jauh dari keluarga, budaya yang berbeda, dan terkadang kendala bahasa, membuat mereka mudah menjadi target praktik penipuan agen perekrut, gaji yang tidak dibayar, kondisi kerja yang tidak manusiawi, hingga kekerasan fisik dan seksual. Tanpa perlindungan hukum yang kuat dari negara asal, mimpi akan kehidupan yang lebih baik bisa berubah menjadi mimpi buruk.

Pemerintah Indonesia, menyadari urgensi ini, telah merespons dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Tonggak pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). UU ini menggantikan regulasi sebelumnya dan diharapkan menjadi payung hukum yang lebih komprehensif, mencakup seluruh tahapan migrasi: pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga menjadi langkah nyata dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan.

Sisi Terang: Apa yang Sudah Berjalan Baik?

Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa kemajuan positif dalam upaya perlindungan pekerja migran:

1. Kerangka Hukum yang Lebih Kuat: UU No. 18/2017 memberikan mandat yang lebih jelas kepada pemerintah daerah dan pusat, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Ini adalah fondasi penting.
2. Lembaga Khusus: Keberadaan BP2MI dengan perwakilan di beberapa daerah dan Atase Ketenagakerjaan di kedutaan besar adalah upaya untuk mendekatkan layanan perlindungan.
3. Digitalisasi Layanan: Pengembangan aplikasi dan platform digital seperti SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) bertujuan untuk transparansi data dan mempermudah akses informasi serta pengaduan.
4. Repatriasi dan Bantuan Hukum: Banyak kasus pekerja migran yang bermasalah berhasil direpatriasi ke Tanah Air, dan beberapa di antaranya mendapatkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
5. Peningkatan Awareness: Kampanye dan sosialisasi tentang migrasi aman semakin gencar dilakukan, meskipun jangkauannya masih perlu diperluas.

Sisi Gelap: Tantangan dan Celah Implementasi

Meskipun ada kemajuan, evaluasi menunjukkan bahwa perjalanan perlindungan pekerja migran masih panjang dan berliku. Banyak tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan:

1. Kesenjangan Implementasi: Hukum dan regulasi mungkin sudah ada, tetapi penegakan di lapangan seringkali lemah. Praktik perekrutan ilegal oleh "calo" masih marak, bahkan menjebak calon pekerja dengan biaya tinggi dan dokumen palsu.
2. Koordinasi Antar Lembaga: Perlindungan pekerja migran melibatkan banyak kementerian/lembaga (Kemnaker, Kemenlu, Polri, BP2MI, Pemda). Koordinasi yang belum optimal seringkali menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan tanggung jawab, memperlambat penanganan kasus.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Baik dari sisi anggaran maupun jumlah personel yang terlatih di BP2MI dan perwakilan RI di luar negeri, masih jauh dari ideal untuk melayani jutaan pekerja migran.
4. Lemahnya Peran Pemerintah Daerah: Meskipun UU mengamanatkan peran pemda, banyak daerah yang belum memiliki kapasitas dan komitmen kuat untuk mengelola isu pekerja migran secara efektif, mulai dari pendataan hingga reintegrasi.
5. Perlindungan Sektor Informal: Pekerja migran di sektor informal, seperti asisten rumah tangga, seringkali menjadi kelompok paling rentan karena kurangnya kontrak kerja formal dan sulitnya pemantauan.
6. Diplomasi Perjanjian Bilateral: Belum semua negara tujuan utama memiliki perjanjian kerja sama bilateral yang kuat dengan Indonesia, meninggalkan celah hukum yang besar bagi eksploitasi.

Menuju Perlindungan yang Lebih Optimal

Untuk benar-benar melindungi pahlawan devisa kita, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi. Beberapa langkah strategis yang perlu diintensifkan antara lain:

• Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindak tegas para pelaku perekrutan ilegal dan sindikat perdagangan orang.
• Perkuat Koordinasi dan Sinergi: Membangun sistem koordinasi yang solid antara semua lembaga terkait, dari pusat hingga daerah, dan melibatkan masyarakat sipil.
• Tingkatkan Kapasitas dan Sumber Daya: Penambahan anggaran dan personel yang kompeten di BP2MI dan perwakilan RI di luar negeri.
• Edukatif dan Preventif: Masifkan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak pekerja migran, risiko migrasi tidak aman, dan prosedur yang benar.
• Perluas Jaringan Bilateral: Mendesak perjanjian kerja sama yang kuat dan mengikat dengan negara-negara penempatan, terutama untuk sektor-sektor rentan.
• Perhatikan Reintegrasi: Memberikan perhatian serius pada program reintegrasi pasca-kepulangan, termasuk pelatihan keterampilan dan akses modal usaha, agar mereka tidak kembali terjebak dalam lingkaran migrasi berisiko.

Perlindungan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Dengan kebijakan yang efektif, implementasi yang kuat, dan kesadaran kolektif, kita bisa memastikan bahwa pahlawan devisa kita mendapatkan hak dan martabat yang layak, bukan hanya janji-janji di atas kertas. Mereka layak mendapatkan yang terbaik dari negara yang mereka perjuangkan.