PARLEMENTARIA.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, khususnya setelah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.
Luhut menegaskan bahwa reformasi di pasar keuangan sangat penting untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global. Saat ini, DEN sedang mematangkan rancangan usulan kebijakan, termasuk studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara ASEAN.
“Menurut saya, usulan saya mungkin nanti akan saya laporkan kepada Presiden. Cari saja anak muda. Mengapa harus orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman dan kredibilitas, untuk menjadi pemimpin di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa,” ujar Luhut kepada wartawan.
Meski begitu, ia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto agar memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Menurutnya, ini merupakan prasyarat utama untuk memulihkan reputasi dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global seperti MSCI.
Pembelajaran dari Kesuksesan India
Dari sudut pandang kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut melihat kesuksesan reformasi pasar di India sebagai contoh yang dapat diikuti. Ia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.
Purnawirawan jenderal TNI ini yakin kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global sangat tertarik menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.
“Kemarin, saat bicara dengan MSCI, mereka juga bilang jika pemerintah komitmen seperti itu, melakukan independensi lebih baik dan transparansi lebih bagus, itu saya kira tidak terlalu sulit bagi Indonesia, karena orang ingin berinvestasi di sini,” katanya.
Digitalisasi sebagai Pendukung Transparansi
Selain pembenahan otoritas pengawas, upaya meningkatkan transparansi ekonomi juga didorong melalui digitalisasi. Luhut menyoroti kemajuan program teknologi pemerintahan (GovTech) yang sempat membuat pihak MSCI terkejut.
Saat ini, implementasi GovTech telah berjalan di Banyuwangi dan sedang dalam tahap uji coba di 40 kabupaten serta di tingkat provinsi di Bali. Pemerintah menargetkan peluncuran skala nasional dapat dieksekusi pada bulan Oktober mendatang.
Prospek Pasar Modal yang Solid
Luhut meramalkan bahwa perpaduan antara perbaikan simpul-simpul tata kelola, komitmen program Presiden, serta transparansi berbasis digital akan membawa prospek solid bagi perekonomian dan pasar modal ke depan.
“Jadi, market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng seperti yang kemarin-kemarin,” tutup Luhut.
