PARLEMENTARIA.ID – Sejak setahun lebih lalu, isu mengenai status anggota DPRD Sumut yang terlibat dalam kasus hukum masih menjadi perhatian masyarakat. Faizal, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpilih untuk periode 2024-2029, kini telah bebas dari penjara setelah menjalani vonis terkait dugaan korupsi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Batu Bara.
Status Faizal di DPRD Sumut
Meskipun sudah bebas dari penjara, Faizal belum aktif sebagai anggota DPRD Sumut. Hal ini disebabkan oleh keputusan partai yang belum menentukan tindakan lanjutan terhadapnya. Ketua Fraksi PDIP Sumut, Mangapul Purba, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari partai mengenai status Faizal.
“Belum aktif, menunggu keputusan dari partai,” ujar Mangapul Purba saat dihubungi.
Latar Belakang Kasus Korupsi
Faizal ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus seleksi PPPK 2023 di Kabupaten Batu Bara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta.
Selain itu, Faizal diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar dalam proses seleksi PPPK tersebut. Penyidik dari Polda Sumut menyebutkan bahwa tersangka Faizal menerima uang tersebut terkait seleksi PPPK di Batu Bara tahun 2023.
Dampak Terhadap Partai dan Masyarakat
Kasus ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan media. Sejumlah warga mengkhawatirkan bagaimana partai akan menangani situasi ini. Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah Faizal akan diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau tetap dipertahankan sebagai anggota DPRD.
Pergantian antar waktu biasanya dilakukan jika ada anggota DPRD yang tidak lagi layak atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun, hingga saat ini, PDIP belum memberikan jawaban pasti mengenai hal ini.
Komentar dari Tokoh Politik
Beberapa tokoh politik dan aktivis masyarakat menilai bahwa partai harus segera mengambil keputusan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Mereka berharap partai dapat menjunjung transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi DPRD.
Selain itu, isu ini juga menjadi bahan diskusi dalam berbagai forum politik dan media massa. Banyak pihak menilai bahwa partai harus lebih proaktif dalam mengambil sikap, terutama dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang melibatkan anggotanya.
Tantangan bagi PDIP
Kasus ini menunjukkan tantangan besar bagi PDIP dalam menjaga reputasi partai. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, PDIP harus menunjukkan komitmen terhadap etika dan integritas dalam pengambilan keputusan. ***
