PARLEMENTARIA.ID – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penghematan besar-besaran dalam anggaran tahun 2025–2026.
Kebijakan tersebut dijalankan dengan memangkas perjalanan dinas, menghentikan rapat pembahasan anggaran yang dilakukan di luar kota, serta memperketat penggunaan kegiatan konsultasi terhadap kementerian.
Kebijakan tersebut berhasil mengurangi pengeluaran institusi sebesar Rp 11,6 miliar.
Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi menyatakan bahwa efisiensi menjadi keharusan guna mempertahankan stabilitas keuangan daerah, terutama setelah pemerintah pusat mengurangi sebagian dana transfer dalam dua tahun anggaran berikutnya.
“Di dalam lembaga dewan, pada tahun 2025 kita mencapai efisiensi sebesar Rp 11,6 miliar,” kata Jum’at (21/11/2025).
Perjalanan Dinas Hampir Ditiadakan
Menurut seorang politikus PDIP, penghematan terbesar dilakukan pada kegiatan perjalanan dinas dan studi banding. Hampir semua rencana perjalanan luar kota dibatalkan, kecuali konsultasi aturan yang benar-benar diperlukan.
“Saat ini hampir tidak ada perjalanan dinas. Jika ada, hanya dilakukan untuk konsultasi aturan yang sangat penting, seperti pembahasan PERDA ke pusat. Bahkan itu pun saat ini tidak pernah dimanfaatkan,” katanya.
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kini Dilakukan di Kantor
Jika sebelumnya rapat pembahasan anggaran sering diadakan di luar kota hingga larut malam, kini semua diskusi APBD dilakukan di kantor DPRD.
“Pada masa lalu, diskusi sering berlangsung hingga pukul dua atau tiga pagi. Sekarang kami meminta eksekutif untuk mengirim dokumen lebih awal agar pembahasan dapat dilakukan pada siang hari di kantor,” jelas Didi.
Pendapatan Daerah Tahun 2025 Diperkirakan Mencapai Rp 3,12 Triliun
Pendapatan daerah Kabupaten Majalengka dalam anggaran tahun 2025 tercatat sebesar Rp 3,12 triliun, yaitu tepatnya Rp 3.126.206.000.082,00. Meskipun jumlahnya sangat besar, Didi menganggap efisiensi tetap diperlukan agar struktur APBD tetap dalam kondisi baik.
“Keefisienan tidak berarti menghambat kinerja, melainkan memastikan APBD tetap efektif dalam menghadapi kondisi nasional yang sulit,” katanya.
Tujuan Utama: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Dengan meningkatkan efisiensi internal, DPRD berharap Pemkab Majalengka tetap mampu memaksimalkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Yang terpenting adalah jangan sampai efisiensi mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan tetap berjalan lancar,” tutupnya. ***
