PARLEMENTARIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya mengurangi biaya politik tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut lembaga antirasuah, isu utama bukan terletak pada metode pemilihan langsung atau tidak langsung, tetapi pada sistem yang mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi.
Faktor Utama dalam Pencegahan Korupsi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa prinsip utama dalam setiap desain sistem politik adalah pencegahan korupsi, penguatan integritas, serta akuntabilitas penyelenggara negara. Ia menekankan bahwa biaya politik yang besar dapat memicu praktik-praktik tidak sehat seperti transaksi politik, penyalahgunaan kewenangan, maupun upaya pengembalian modal politik melalui kebijakan publik setelah terpilih.
“Sebagaimana dalam program politik cerdas berintegritas (PCB), KPK terus mendorong penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam tata kelola pendanaan partai, termasuk kaderisasinya,” ujar Budi kepada wartawan.
Contoh Kasus Korupsi Terkait Biaya Politik
Budi menyebut contoh kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut diatur agar vendornya merupakan tim sukses yang telah membantu pemenangan bupati saat pemilihan. Selain itu, hasil dugaan tindak pidana korupsi juga digunakan oleh bupati yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut untuk menutup pinjaman modal politik yang sudah dikeluarkannya.
Mekanisme Pemilihan yang Harus Disertai Regulasi Jelas
KPK menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat dalam wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan yang efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional.
Pentingnya Orientasi Kepentingan Publik
Budi menambahkan bahwa KPK mendorong agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan publik, integritas demokrasi, dan upaya berkelanjutan dalam pencegahan korupsi. Lembaga tersebut terus memastikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah tidak hanya berfokus pada metode pemilihan, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi.
Rekomendasi dari KPK
KPK merekomendasikan adanya peningkatan transparansi dan pengawasan dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan secara adil, tidak ada praktik korupsi, dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
Peran Masyarakat dalam Mencegah Korupsi
Selain itu, KPK juga menekankan peran penting masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan kepala daerah. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi.
Secara keseluruhan, KPK menekankan bahwa tujuan utama dari sistem pemilihan kepala daerah adalah untuk mengurangi biaya politik dan mencegah korupsi. Dengan penerapan prinsip-prinsip antikorupsi, penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan yang ketat, diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan yang lebih bersih dan transparan. ***
