PARLEMENTARIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya pencegahan korupsi dalam setiap sistem pemilihan kepala daerah, baik melalui pemilihan langsung maupun mekanisme lain seperti pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, permasalahan utama bukan terletak pada perubahan sistem pemilu, tetapi bagaimana sistem tersebut mampu mengurangi risiko korupsi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.
Fokus pada Pencegahan Korupsi
Budi Prasetyo menyatakan bahwa prinsip utama dalam desain sistem politik adalah pencegahan korupsi. Ia menekankan bahwa semua pihak harus sadar bahwa kontestasi politik yang mahal biayanya, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung, memiliki potensi risiko korupsi. Hal ini didasarkan pada beberapa kasus yang telah ditangani KPK, termasuk kasus di Lampung Tengah yang menunjukkan praktik-praktik yang memprihatinkan.
- Pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau sistem lainnya tidak akan otomatis mencegah korupsi.
- Biaya politik tinggi bisa menjadi celah untuk praktik korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa yang diatur agar vendor merupakan tim sukses calon kepala daerah.
KPK Mendorong Regulasi yang Kuat
KPK menegaskan bahwa setiap mekanisme pemilihan harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan yang efektif. Tujuannya adalah untuk mencegah terciptanya bentuk baru dari politik transaksional.
- Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemilihan.
- Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.
- Sistem pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi dan mencegah tindakan korupsi sejak dini.
Wacana Pilkada via DPRD dan Perspektif KPK
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali muncul, terutama dari Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Namun, KPK menilai bahwa wacana ini perlu dibahas secara mendalam dan tidak hanya fokus pada metode pemilihannya, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi.
- Usulan Partai Golkar untuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai perlu kajian mendalam.
- Kekhawatiran tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap keabsahan regulasi yang dihasilkan juga perlu dipertimbangkan.
Rekomendasi dari KPK
KPK merekomendasikan bahwa setiap kebijakan terkait pemilihan kepala daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, integritas demokrasi, dan upaya berkelanjutan dalam pencegahan korupsi. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam tata kelola pendanaan partai dan kaderisasi.
- Keberlanjutan pencegahan korupsi harus menjadi prioritas dalam setiap rencana pemilu.
- Integritas demokrasi perlu dijaga melalui sistem yang adil dan transparan.
- Kepentingan publik harus menjadi dasar dari setiap kebijakan yang diambil. ***
