PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kini menghadapi tantangan besar akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp 370 miliar. Hal ini memaksa pihak eksekutif untuk melakukan efisiensi besar-besaran dalam pengelolaan anggaran. Namun, di tengah situasi ini, DPRD Kota Mataram masih menolak untuk memangkas alokasi Dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, menyatakan bahwa pembahasan pemotongan Pokir belum menjadi fokus utama. Menurutnya, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting sebagai solusi jangka pendek untuk menutupi defisit yang terjadi.
Fokus pada Peningkatan Pendapatan Daerah
Abdul Malik menekankan bahwa Pemkot Mataram harus lebih fokus pada inovasi penerimaan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat, maka Pemkot akan memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan efisiensi belanja tanpa harus memangkas program prioritas, termasuk Pokir.
“Kita belum bicara ke arah sana (pemotongan Pokir). Kita masih pembahasan apa langkah kita terhadap penurunan TKD ini. Contohnya dari sektor pendapatan, kalau pendapatan kita naik, tentunya dari sisi belanjanya kita bisa hemat dan efisiensi,” ujar Malik.
Langkah Strategis DPRD Mataram
Untuk mencari solusi mengatasi defisit Rp 370 miliar, DPRD Mataram telah mengundang tim ahli. Langkah ini dilakukan untuk merancang skema pembiayaan APBD tahun 2026 yang cermat, mengingat skema TKD dari pusat kini berubah dari berbasis fiskal menjadi kinerja fiskal.
Malik juga mendorong Pemkot untuk aktif mencari sumber pendanaan lain di luar APBD, seperti membuat proposal ke kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Pendidikan, untuk program infrastruktur dan sekolah.
Proses Pembahasan APBD 2026
Pembahasan APBD 2026, yang mencakup usulan program Pokir dewan melalui kegiatan reses yang disinergikan dengan Musrenbang Perubahan Pemkot, sudah berjalan intensif selama satu bulan. Hingga saat ini, belum ada putusan final mengenai nasib dana Pokir 2026, berbeda dengan beberapa daerah lain yang sudah mulai memangkasnya.
“Kita harus bahas pendapatan (daerah) dulu berapa sih sesungguhnya. Kalau pendapatannya sesuai dengan kesepakatan ya sudah kita belanjanya apa saja tahun depan,” tambah Malik.
Tantangan dan Solusi Jangka Panjang
Meskipun saat ini menolak pembahasan, Malik mengakui bahwa pengurangan Dana Pokir adalah konsekuensi logis yang tidak terhindarkan jika nantinya dalam diskusi dengan pihak eksekutif ditemukan kondisi keuangan Pemkot Mataram benar-benar terbatas dan darurat.
“Kalau itu otomatis, karena belanja kan secara regulasi sudah pasti. Tapi sekarang baru pembahasan dan kami dorong (pemerintah daerah) meningkatkan pendapatan. Nanti di belanja itu kita realisasi mana yang sangat prioritas,” jelasnya.
Dampak Terhadap Program Prioritas
Selain itu, DPRD Mataram juga mengingatkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran dapat memengaruhi berbagai program prioritas yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang agar semua kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi anggaran yang ketat.
Kesimpulan
Kondisi keuangan Pemkot Mataram yang semakin sulit memaksa semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Meski ada tekanan untuk memangkas anggaran, DPRD Mataram tetap berkomitmen untuk menjaga program-program yang penting bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan masyarakat. ***
