PARLEMENTARIA.ID – Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samioeddin mengkritik kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat karena rendahnya minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (SR) yang berada di ujung timur Madura.
Seperti yang diketahui, pada tanggal 31 Juli 2025, pendaftar program SR di Sumenep masih sangat sedikit atau tetap hanya lima anak yang mendaftar, meskipun sebelumnya ditargetkan sebanyak 100 siswa.
Dengan demikian, secara tiba-tiba membuat politisi DPC PKB Sumenep ini angkat bicara dan menanyakan mengenai kinerja serta kegiatan sosialisasi melalui pendekatan kepada masyarakat apakah sudah optimal atau tidak.
“Karena sosialisasi terhadap program Sekolah Rakyat di Sumenep kepada masyarakat sangat penting dilakukan (Dinsos P3A). Hal ini harus dilakukan secara menyeluruh dan juga melalui pendekatan personal pada keluarga miskin,” ujarSamioeddin, Minggu (3/8/2025).
Sehingga selanjutnya, masyarakat bisa memahami manfaat jangka panjang dari program pemerintah pusat tersebut. Jika tidak demikian, maka program SR tersebut hanya akan menjadi proyek seremonial tanpa dampak nyata.
DPRD Sumenep: Perlu Strategi yang Matang
Dalam menyampaikan konsep Samioeddin, tidak cukup hanya bergantung pada istilah gratis. Namun, diperlukan strategi yang matang dan pendekatan yang langsung mengena.
“Jika hanya mengandalkan gratis, banyak pesantren yang sudah beroperasi. Oleh karena itu, harus memiliki konsep yang jelas dan proaktif mendekati masyarakat,” katanya.
Terpisah, Dinsos P3A Sumenep Mustangin mengatakan telah berupaya maksimal dalam mencapai target awal sebanyak 100 siswa dalam program SR tersebut. Setiap tingkat SD dan SMP masing-masing memiliki 50 calon siswa.
“Kami akan terus berusaha memperoleh siswa. Namun, jika hingga akhir masa penerimaan kuota tetap belum terpenuhi, kami akan melaporkan kepada Satgas Sekolah Rakyat di Kementerian untuk memperoleh petunjuk,” ujarnya.
Mereka juga mengakui, selama ini telah melibatkan berbagai pihak untuk memenuhi kuota dari program pusat tersebut. Salah satunya dengan melalui tokoh desa dan pendamping sosial.
“Harapan kami dapat mencapai lebih banyak keluarga miskin yang belum tercatat atau sulit dijangkau oleh petugas,” ujarnya. ***
