PARLEMENTARIA.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kuranji pascabencana hidrometeorologi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada Jumat (6/2/2026). Tujuan utamanya adalah untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terdampak bencana.
Warga menyampaikan berbagai masukan mulai dari kerusakan infrastruktur hingga kebutuhan pemulihan ekonomi. Mereka juga mengeluhkan kondisi irigasi yang rusak akibat banjir serta perlu adanya bantuan lebih besar bagi usaha kecil menengah (UMKM).
Berbagai Aspirasi Warga Disampaikan
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan oleh warga adalah pembangunan musala. Muhidi menjelaskan bahwa pembangunan tersebut dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Persyaratan tersebut antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi dari Kabag Kesra Kota Padang, serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus dari Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah itu, proposal harus diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra.
Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan irigasi yang rusak akibat banjir serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Mereka berharap agar program-program seperti ini bisa segera diimplementasikan agar perekonomian masyarakat kembali bergerak.
Peran DPRD dalam Penanganan Bencana
Muhidi menekankan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas utamanya adalah membahas dan mengesahkan anggaran serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh data korban bencana telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif dalam mendorong kebijakan penanganan bencana, terutama menjelang Ramadan. “Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Pemulihan Ekonomi dan Program Padat Karya
Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh karena itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya. Ia menilai bahwa usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat sebagai bentuk pemulihan ekonomi.
“Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.
Apresiasi dari Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Muhidi kepada warga yang terdampak.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.
