PARLEMENTARIA.ID –
Ketika Palu Legislatif Berbicara: Menelisik Penilaian Publik Terhadap Peran DPR Antara Harapan dan Realita
Dalam setiap sistem demokrasi, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pilar utama. Mereka adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, penentu arah bangsa melalui undang-undang, serta pengawas jalannya pemerintahan. Di Indonesia, DPR memegang peran krusial dalam menentukan masa depan lebih dari 270 juta penduduk. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan publik terhadap peran DPR? Antara harapan yang menjulang tinggi dan realita yang seringkali dipertanyakan, mari kita bedah lebih dalam.
Harapan: Wajah Ideal Wakil Rakyat
Secara ideal, DPR adalah representasi sejati dari suara rakyat. Publik berharap anggota DPR menjadi "penyalur aspirasi" yang tanggap, peka terhadap keluh kesah masyarakat, dan berjuang keras untuk kepentingan umum. Harapan ini mencakup beberapa aspek kunci:
- Legislasi Pro-Rakyat: Publik menanti undang-undang yang adil, melindungi hak-hak warga, mendorong kesejahteraan, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Proses pembentukannya diharapkan transparan, melibatkan partisipasi publik, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
- Pengawasan yang Tegas: Sebagai pengawas eksekutif, DPR diharapkan mampu memastikan pemerintah bekerja sesuai rel, efisien, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kritik konstruktif dan tindakan korektif adalah wujud pengawasan yang diharapkan.
- Penganggaran yang Berpihak: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen vital. Publik berharap DPR memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil.
- Integritas dan Etika: Di atas segalanya, anggota DPR diharapkan memiliki integritas moral yang tinggi, menjunjung etika, serta menjadi teladan bagi masyarakat. Kehadiran di rapat, kinerja, dan perilaku sehari-hari menjadi sorotan utama.
Realita: Bayangan Kritik dan Persepsi Negatif
Sayangnya, realita seringkali menyajikan gambaran yang berbeda. Berbagai survei dan opini publik kerap menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap DPR yang fluktuatif, bahkan cenderung rendah. Beberapa kritik dan persepsi negatif yang sering muncul antara lain:
- Dugaan Korupsi dan Nepotisme: Isu korupsi yang melibatkan anggota DPR seringkali menjadi berita utama, meruntuhkan kepercayaan publik secara drastis. Dugaan adanya praktik nepotisme dan kolusi juga menambah daftar panjang kekecewaan.
- Proses Legislasi yang Lambat dan Kontroversial: Banyak RUU penting yang mangkrak bertahun-tahun, sementara RUU lain yang dianggap kontroversial atau tidak pro-rakyat justru cepat disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai. Ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan kepentingan di balik proses legislasi.
- Absensi dan Kurangnya Kinerja: Tingkat kehadiran yang rendah dalam rapat-rapat penting, serta persepsi publik tentang kinerja yang kurang optimal, kerap menjadi sorotan. Masyarakat merasa wakilnya tidak serius menjalankan tugas.
- Politicking dan Kepentingan Kelompok: DPR seringkali dianggap lebih fokus pada "politicking" atau perebutan pengaruh antarpartai, daripada membahas isu-isu substansial yang berdampak langsung pada rakyat. Kepentingan golongan atau partai politik kadang terlihat lebih dominan daripada kepentingan nasional.
- Jarak dengan Rakyat: Masyarakat sering merasa ada jurang pemisah antara mereka dengan wakilnya. Anggota DPR dianggap sulit ditemui, kurang responsif terhadap keluhan, dan hanya aktif menjelang masa pemilihan umum.
Mengapa Ada Kesenjangan?
Kesenjangan antara harapan dan realita ini bukan tanpa sebab. Kompleksitas tugas legislatif, dinamika politik internal, serta kurangnya literasi politik di sebagian masyarakat turut berkontribusi. Media massa, baik arus utama maupun media sosial, juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Berita negatif cenderung lebih cepat menyebar dan membentuk opini, meskipun tidak selalu mencerminkan keseluruhan kinerja DPR.
Membangun Jembatan Kepercayaan
Kritik publik, sepedas apa pun, sejatinya adalah vitamin bagi demokrasi. Ini adalah cermin yang menunjukkan area mana yang perlu diperbaiki. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya serius dari kedua belah pihak. DPR perlu lebih transparan, akuntabel, dan proaktif dalam berkomunikasi dengan rakyat. Membuka ruang partisipasi yang lebih luas, meningkatkan integritas, dan fokus pada kinerja nyata adalah kunci.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih aktif dan cerdas dalam mengawal kinerja wakilnya. Memahami proses politik, menyuarakan aspirasi secara konstruktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak adalah bentuk partisipasi yang esensial.
Pada akhirnya, DPR yang kuat, kredibel, dan dipercaya adalah fondasi penting bagi kemajuan demokrasi. Perjalanan menuju cita-cita tersebut mungkin panjang dan berliku, namun dengan komitmen bersama, harapan untuk memiliki wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi dapat terwujud.
