PARLEMENTARIA.ID – Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi, menegaskan bahwa lembaga legislatif terbuka terhadap kritik yang disampaikan media. Ia menganggap kritik dari pers sebagai bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja, sehingga DPRD dapat semakin optimal menjalankan amanah sebagai representasi suara rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nuryadi saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY yang dikemas dalam forum bertajuk “Sambung Rasa” di Gedung DPRD DIY, Sabtu (14/2). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi PWI DIY dalam merumuskan arah dan program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.
Dalam forum tersebut turut hadir Ketua PWI DIY Hudono, Sekretaris Dewan Penasihat PWI DIY Edy Suandi Hamid, serta sejumlah pengurus dan anggota organisasi wartawan tersebut.
Peran Pers sebagai Mitra Strategis
Dalam sambutannya, Nuryadi menekankan bahwa pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, termasuk lembaga legislatif.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kritik yang disampaikan tentu bertujuan untuk perbaikan bersama. Kami sangat terbuka terhadap masukan demi meningkatkan kualitas kinerja DPRD,” ujar Nuryadi.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada tantangan besar dalam memilah mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Menurutnya, informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu saling menyalahkan antar pihak.
Komitmen untuk Informasi yang Akurat
Karena itu, Nuryadi berharap insan pers, khususnya yang tergabung dalam PWI DIY, terus menjaga komitmennya dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya.
Ia menegaskan bahwa DPRD DIY merupakan “kantor rakyat” yang terbuka bagi publik. Transparansi, menurutnya, menjadi prinsip penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Ini kantor rakyat. Semua berhak mengetahui apa yang dikerjakan dewan, termasuk terkait APBD dan berbagai keputusan strategis lainnya. Keterbukaan penting agar tidak menimbulkan prasangka yang keliru,” tegasnya.
Sinergi yang Sehat antara Pers dan Lembaga Legislatif
Sementara itu, Ketua PWI DIY Hudono menyambut positif terselenggaranya forum Sambung Rasa tersebut. Ia menilai forum ini menjadi ruang dialog yang sehat dan konstruktif antara insan pers dan lembaga legislatif.
“Komunikasi yang terbuka seperti ini sangat penting. Dengan saling berdialog, kita bisa memperkuat pemahaman dan membangun sinergi yang lebih baik,” ujarnya.
Hudono juga menegaskan komitmen PWI DIY dalam menjaga profesionalisme anggotanya, khususnya dalam menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan menyajikan informasi yang akurat serta berimbang. Menurutnya, hubungan yang sehat antara pers dan lembaga legislatif menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi di daerah.
Langkah Strategis yang Diambil oleh PWI DIY
Dalam Raker tersebut, PWI DIY juga menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil Konferensi Provinsi sebelumnya. Di antaranya memperjuangkan almarhum Udin sebagai pahlawan nasional bidang jurnalistik, menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara rutin setiap tahun, mendorong pembangunan Grha Pers Pancasila, serta memperkuat perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai langkah konkret, Raker memutuskan membentuk panitia ad hoc yang akan secara khusus mengawal proses pengusulan Udin sebagai pahlawan nasional bidang jurnalistik.
Harapan untuk Hubungan yang Lebih Erat
Melalui forum Sambung Rasa ini, diharapkan hubungan antara DPRD DIY dan insan pers semakin erat, konstruktif, dan saling mendukung. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transparansi pemerintahan, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
