PARLEMENTARIA.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyatakan bahwa perdebatan mengenai pembangunan gapura berbentuk candi di Gedung Sate, Bandung, perlu dilihat dengan perspektif yang lebih luas dan konstruktif.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan visi kepemimpinan harus saling mendukung, terutama dalam konteks bangunan bersejarah, hal ini sangat penting. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk beralih memperhatikan upaya menjaga nilai-nilai mulia Gedung Sate, bukan hanya terpaku pada perdebatan.
Ia mengingatkan, ikon pusat pemerintahan Jawa Barat itu adalahheritage buildingyang sangat penting. Dengan demikian, setiap perubahan harus memperkuat warisan sejarah, bukan sebaliknya.
“Kami memahami setiap pemimpin memiliki selera dan keinginan yang mungkin niatnya baik, serta visioner. Namun, mungkin Pak Dedi (Gubernur) sangat aktif di media sosial, jadi ajaklah diskusi terbuka dengan masyarakat dalam perencanaan agar perspektifnya dapat dipahami sebelum dimulai,” ujar Iwan Suryawan, Jumat (28/11/2025).
1. Wajib libatkan pakar
Setiap usaha pengaturan di kawasan warisan budaya, menurutnya, sebaiknya diawali dengan penelitian menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak yang ahli.
Iwan sepenuhnya mendukung keterlibatan para ahli, termasuk dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam memberikan solusi yang jelas dan bertanggung jawab secara ilmiah. Partisipasi ini penting guna mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Struktur baru di wilayah inti Gedung Sate perlu mematuhi aturan cagar budaya yang berlaku, khususnya terkait ukuran, bahan, dansense of place,” kata dia.
2. Pembangunan humanis
Iwan kemudian menyoroti pembangunan di Jawa Barat yang perlu menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi serta mempertimbangkan aspek sosial masyarakat. Meskipun gapura merupakan elemen fisik, menurutnya, hal itu memiliki makna simbolis yang sangat penting.
“Perluadalan harus menghargai jiwa dari tempat tersebut. Gedung Sate bukan hanya sebuah kantor, melainkan sebuah monumen. Setiap penambahan, sekecil apa pun, seharusnya memperkuat, bukan justru menghilangkan aura sejarahnya,” ujar Iwan.
3. Desakan evaluasi
Iwan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan peninjauan menyeluruh. Peninjauan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga mencakup komunikasi program, khususnya yang berkaitan dengan simbol-simbol bersejarah. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan cagar budaya serta penerimaan masyarakat.
“Kolaborasi ini menjadi kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ciri khas. Diharapkan, dengan adanya masukan dari para pakar, termasuk arsitek ITB yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi, serta pengawasan dari DPRD, solusi terbaik dapat segera ditemukan,” katanya. ***
