PARLEMENTARIA.ID — Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dipastikan memasuki tahun 2026 dengan kondisi fiskal yang sangat berat.
Tidak hanya seluruh anggaran hibah dihapus, tetapi juga hampir seluruh proyek pembangunan fisik dipastikan tidak dapat dijalankan.
Situasi ini mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Pohuwato dengan agenda Pembicaraan Tingkat II dan penandatanganan persetujuan bersama Raperda APBD 2026, Selasa (25/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Beni Nento bersama Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan dihadiri lengkap oleh para anggota dewan, Wakil Bupati Iwan S Adam, serta pimpinan OPD.
Usai memimpin jalannya rapat, Beni membeberkan fakta mengejutkan. Kata dia, Pohuwato tidak mengalokasikan satu rupiah pun untuk hibah pada 2026.
“Tidak ada bantuan. Baik PKK maupun yang lain, tidak ada bantuan,” tegas Beni.
Ia memastikan keputusan itu adalah hasil final dari pembahasan panjang bersama TAPD dan Banggar.
Menurutnya, pos-pos hibah yang sempat ditandai selama pembahasan akhirnya benar-benar dihapus atas nama efisiensi anggaran.
Hanya satu lembaga yang tetap mendapatkan alokas, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN).
Selanjutnya, seluruh organisasi masyarakat, lembaga setempat, hingga acara besar wilayah tidak lagi mendapatkan bantuan dana hibah.
Konsekuensinya langsung terasa. Beni mengungkapkan bahwa Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang dijadwalkan digelar di Pohuwato hampir pasti batal karena daerah tidak mampu menyediakan anggaran penyelenggaraan.
Tak hanya hibah, sektor pembangunan fisik pun terpukul. Beni menyatakan bahwa kabupaten hampir tak bisa mengerjakan proyek infrastruktur apa pun sepanjang 2026, kecuali pembangunan Kantor Bupati yang menggunakan dana pusat.
“Jadi pada tahun 2026 Pohuwato akan gelap,” kata Beni memperkuat gambaran gelap mengenai kondisi keuangan tahun depan. ***
