PARLEMENTARIA.ID – Ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar aksi protes terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Aksi ini dilakukan karena mereka merasa tidak puas dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa 80 persen kades terindikasi melakukan pemotongan dana bantuan sosial (bansos).
Pernyataan yang Menimbulkan Kontroversi
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh anggota DPRD Banyuwangi, Suwito. Dalam sebuah acara umum, ia menyatakan bahwa sebagian besar kades di wilayah tersebut diduga melakukan pemotongan bansos dan mendapatkan keuntungan hingga Rp 24 juta dari penyaluran bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari para kades yang merasa dituduh tanpa bukti yang jelas.
Tanggapan dari Asosiasi Kepala Desa
Ketua Asosiasi Kepala Desa (ASKAB) Banyuwangi, Budiharto, menyampaikan bahwa pernyataan Suwito membuat para kades bingung dan tidak menerima tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan adalah untuk meminta klarifikasi langsung dari Suwito, yang merupakan anggota Partai Gerindra.
- Para kades datang ke Kantor DPRD Banyuwangi untuk melakukan silaturahmi dan meminta penjelasan.
- Pertemuan tertutup antara anggota DPRD dan para kades berlangsung selama sekitar satu jam dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
- Suwito mengakui bahwa pernyataannya hanya kepeleset lidah, namun hal itu tetap menimbulkan kontroversi.
Permintaan Maaf dan Penyelesaian Masalah
Setelah pertemuan tersebut, para kades menuntut Suwito untuk membuat permintaan maaf secara terbuka. Akhirnya, Suwito bersedia memberikan permintaan maaf di hadapan para kades dan awak media. Dengan demikian, para kades merasa bahwa masalah ini telah selesai.
- Budiharto menyatakan bahwa situasi telah “clear” dan tidak ada indikasi adanya pemotongan bansos.
- Meski begitu, isu tentang adanya dugaan pemotongan bansos dari Desa Gumirih masih dalam proses pemeriksaan.
Tindakan Lanjutan
Budiharto menegaskan bahwa semua temuan atau dugaan yang muncul harus ditunggu hasil pemeriksaannya. Hal ini akan menjadi acuan bagi pihak terkait dalam menentukan langkah selanjutnya.
- Persoalan terkait Desa Gumirih masih dalam proses pemeriksaan.
- Para kades berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan kejelasan dan menjamin keadilan.
