PARLEMENTARIA.ID – Pembahasan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur masih berada dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat. Saat ini, regulasi resmi terkait UMP belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga pihak daerah belum bisa menentukan angka pasti atau persentase kenaikan yang akan diberlakukan.
Sigit Priyanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan karena pemerintah pusat masih mempertimbangkan beberapa faktor penting. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya, tetapi tetap menunggu aturan resmi dari pusat sebelum memberikan informasi lebih lanjut.
Proses Penetapan UMP yang Komprehensif
Menurut Sigit, penetapan UMP tidak hanya didasarkan pada usulan dari kalangan buruh, melainkan juga melibatkan kajian akademik, masukan dari Dewan Ekonomi Nasional, serta pertimbangan lintas kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berupaya untuk membuat kebijakan yang lebih matang dan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.
“Kita tunggu saja kebijakan dari pusat. Begitu pedoman turun, kami siap. Dalam waktu 24 jam kerja setelah ada aturan, kami langsung bergerak,” ujar Sigit. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mendahului kebijakan pusat, meskipun ada isu kenaikan UMP yang beredar di media, termasuk usulan dari kalangan buruh sebesar 8 hingga 10 persen.
Perspektif Buruh dan Masyarakat
Meski pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pusat, para buruh dan aktivis serikat pekerja tetap mengharapkan adanya kenaikan upah yang signifikan. Beberapa kelompok buruh bahkan menuntut kenaikan sebesar 10 persen, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Namun, Sigit menegaskan bahwa semua usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan sepenuhnya berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh pusat. “Kalau soal usulan itu wajar. Tapi pemerintah daerah nanti memakai pedoman dari Kementerian. Kami tidak berani menentukan sendiri,” jelasnya.
Waktu Pengumuman yang Diperkirakan
Sigit memperkirakan bahwa pengumuman penetapan UMP akan dilakukan pada akhir tahun ini. Ia menyatakan bahwa begitu aturan resmi ditandatangani oleh Presiden, pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut. “Kemungkinan besar akhir tahun ini. Begitu ditandatangani Presiden, langsung kami tindak lanjuti,” katanya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas
Selain fokus pada penetapan UMP, pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Hal ini mencakup berbagai kebijakan, seperti pembatasan penggunaan konten ilegal di media sosial dan penguatan standar keamanan obyek wisata saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan demikian, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Dalam konteks yang lebih luas, isu UMP menjadi salah satu topik yang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama para pekerja. Dengan adanya kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja di Jawa Timur. Namun, seluruh pihak harus tetap bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakpastian di tengah masyarakat. ***
