PARLEMENTARIA.ID – Di akhir tahun 2025, Konsolidasi Tanah di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) masih memiliki satu tahap terakhir yang harus diselesaikan.
Terhadap hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat penyelesaian konsolidasi lahan sebagai bagian dari upaya pengelolaan tata ruang, mengatasi daerah kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Proses konsolidasi tanah tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang mencolok. Mulai dari perencanaan tata ruang (B04), persetujuan masyarakat terhadap rancangan (B06), hingga kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09), semuanya telah selesai.
Kami sedang berjuang menyelesaikan dokumen yang siap memasuki tahap sertifikasi (B12), insyaallah juga bisa selesai 100%,” kata Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP, Embun Sari, dalam sesi pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025, di Jakarta, Senin (08/12/2025).
Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan total luas 2.833 bidang tanah. Dari angka tersebut, pencapaian pembangunan fisik Konsolidasi Tanah mencapai 81%.
Embun Sari berharap, seluruh paket Konsolidasi Tanah yang menjadi prioritas dapat selesai dengan adanya kerja sama yang kuat antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah. Penyelesaian program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki struktur ruang, tetapi juga mengintegrasikan penataan kembali lingkungan permukiman agar lebih teratur, sah, dan layak ditempati.
Pengembangan konsolidasi tanah dilakukan bersamaan dengan penguatan sistem basis data dan pengawasan berbasis dashboard, sehingga perkembangan di setiap lokasi bisa diawasi secara langsung. Embun Sari menekankan pentingnya pelaporan digital yang dilakukan secara teratur agar koordinasi antar unit berjalan cepat dan kendala di lapangan dapat segera ditangani.
Pada Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN yang diikuti oleh 471 peserta dari berbagai wilayah Indonesia, Embun Sari juga menyampaikan laporan mengenai penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PTPP yang menunjukkan perkembangan yang positif. “Realisasi anggaran di pusat saat ini mencapai 93,96%, sedangkan di tingkat daerah telah mencapai 88%,” ujarnya.
Sementara Rakernas Kementerian ATR/BPN akan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 8-10 Desember, dengan berbagai agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Peserta Rakernas ini meliputi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi; serta beberapa Kepala Kantor Pertanahan.
Sesi pembukaan dalam Rakernas Tahun 2025 ini dipandu oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Selain itu, narasumber lain yang juga memberikan arahan pada kesempatan ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustyarsyah. ***
