PARLEMENTARIA.ID – Insiden kecelakaan kapal KM Intim Teratai di perairan Makian Barat menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin. Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pengelola transportasi laut dan pemerintah daerah.
Muksin menekankan bahwa kecelakaan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap operasional kapal penumpang, khususnya dalam hal keselamatan pelayaran. Ia mengatakan, pemerintah dan pihak pengelola kapal harus segera melakukan evaluasi terkait prosedur dan standar keselamatan yang diterapkan.
“Kami menilai bahwa pengawasan terhadap operasional kapal harus diperketat, terutama soal kapasitas penumpang yang tidak boleh melebihi daya angkut kapal,” ujar Muksin saat memberikan pernyataannya di Ternate pada Rabu (18/2/2026).
Politisi yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Halmahera Selatan ini menekankan bahwa kondisi dan kelayakan kapal harus dipastikan sebelum beroperasi. Ia mengingatkan agar kelalaian pengelola tidak sampai menimbulkan korban dari masyarakat yang hanya ingin bepergian dengan aman.
“Kualitas kapal harus benar-benar dipastikan siap berlayar. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kelalaian pengelola,” tambahnya.
Muksin juga menegaskan bahwa pihak penanggung jawab kapal harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, termasuk memastikan hak-hak penumpang terpenuhi pasca-kejadian. Ia menilai bahwa pihak pengelola tidak boleh lepas tangan dan harus ada tanggung jawab yang jelas atas kejadian ini.
“Pihak pengelola tidak boleh lepas tangan. Harus ada tanggung jawab yang jelas atas kejadian ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola transportasi laut di Maluku Utara, terlebih menjelang musim mudik Lebaran yang biasanya disertai lonjakan penumpang. Menurutnya, kenyamanan dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama.
“Apalagi kita akan menghadapi mudik Lebaran. Kenyamanan dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Mencegah Kecelakaan Serupa
Beberapa langkah penting perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa terulang:
- Peningkatan pengawasan: Pemerintah dan otoritas terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap operasional kapal, terutama dalam hal kapasitas penumpang dan kelayakan kapal.
- Evaluasi berkala: Dilakukan evaluasi berkala terhadap kondisi kapal dan prosedur keselamatan yang diterapkan oleh pengelola.
- Sanksi tegas: Pihak pengelola yang melanggar aturan keselamatan harus diberi sanksi tegas agar menjadi contoh bagi yang lain.
- Peningkatan kesadaran masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang cara menggunakan transportasi laut secara aman dan memahami risiko yang bisa terjadi jika kapal tidak layak beroperasi.
Peran Pemerintah dalam Keselamatan Transportasi Laut
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan transportasi laut. Hal ini mencakup:
- Regulasi yang jelas: Menyusun regulasi yang jelas dan tegas terkait standar keselamatan kapal.
- Koordinasi dengan pihak swasta: Melakukan koordinasi dengan pengelola kapal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- Penegakan hukum: Menegakkan hukum terhadap pengelola yang tidak mematuhi aturan keselamatan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejadian seperti kecelakaan KM Intim Teratai tidak akan terulang lagi, dan masyarakat dapat merasa aman dalam menggunakan transportasi laut.
