DIAGRAMKOTA.COM – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur mengambil langkah penting dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pertanahan.
Penguatan Keterbukaan Informasi
Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menjelaskan bahwa informasi tentang pertanahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan standar pelayanan yang prima. Untuk mendukung hal ini, BPN Jatim telah membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kami telah membentuk dan menetapkan PPID,” ujarnya saat menerima kunjungan jajaran Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi keterbukaan informasi publik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Sinergisitas dengan Komisi Informasi
Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan positif dari pihak BPN Jatim. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa BPN Jatim memiliki visi yang sama dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih melalui transparansi informasi.
“Kami sangat menghargai keterbukaan Kakanwil. Langkah ini menunjukkan bahwa BPN Jatim memiliki visi yang sama dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih melalui transparansi informasi,” ujarnya.
Komitmen Bersama
Pertemuan antara BPN Jatim dan Komisi Informasi Jawa Timur diakhiri dengan komitmen bersama untuk melakukan koordinasi berkelanjutan. Fokus utamanya adalah edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak informasi dan batasan informasi yang dapat diakses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pentingnya Informasi Publik
Informasi publik merupakan instrumen penting dalam pemerintahan modern. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah memahami kebijakan pemerintah dan turut serta dalam proses pengawasan. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Tantangan dan Solusi
Meski ada tantangan dalam menjaga keterbukaan informasi, BPN Jatim tetap berkomitmen untuk terus melakukan modifikasi dan transformasi agar penyediaan informasi kepada publik lebih optimal. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan.
Kesimpulan
Dengan memperkuat sinergisitas antara BPN Jatim dan Komisi Informasi, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
