PARLEMENTARIA.ID –
Janji Manis di Panggung, Realita Pahit di Lapangan: Mengapa Kinerja DPR Sering Jauh Panggang dari Api?
Setiap lima tahun, panggung politik Indonesia selalu ramai dengan euforia pemilihan umum. Para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlomba-lomba menawarkan narasi indah, janji-janji manis tentang kesejahteraan, keadilan, dan perubahan signifikan. Mereka menjanjikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja yang melimpah, hingga pemberantasan korupsi yang tuntas. Harapan rakyat pun membumbung tinggi, menantikan pemimpin yang benar-benar mewujudkan visi masa depan yang lebih cerah.
Namun, euforia itu seringkali meredup seiring berjalannya waktu. Begitu para wakil rakyat terpilih menduduki kursi di Senayan, seringkali ada jurang menganga antara janji yang diumbar saat kampanye dengan kinerja nyata mereka di lapangan. Fenomena ini bukan hal baru, melainkan siklus berulang yang terus-menerus menguji kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Mengapa Janji Tinggal Janji?
DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (mengawasi penggunaan APBN), dan pengawasan (mengawasi kinerja pemerintah). Dalam praktiknya, ketiga fungsi ini seringkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
1. Fungsi Legislasi yang Macet:
Meskipun banyak undang-undang yang perlu direvisi atau dibuat untuk menjawab tantangan zaman, proses legislasi di DPR kerap berjalan lambat, bahkan stagnan. Ratusan draf RUU menumpuk tanpa kejelasan, sementara RUU yang kontroversial atau yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu justru melaju cepat. Masyarakat sering mempertanyakan prioritas legislasi DPR, apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru kepentingan politik semata.
2. Pengawasan yang Tumpul:
Fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif seharusnya menjadi benteng terakhir untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor dan tidak merugikan rakyat. Namun, dalam banyak kasus, pengawasan ini terkesan tumpul. Kritikan terhadap pemerintah seringkali dianggap kurang substansial atau bahkan "masuk angin" setelah melalui proses tawar-menawar politik di balik layar. Isu-isu besar seperti korupsi atau penyalahgunaan anggaran kerap lolos dari pengawasan yang ketat.
3. Alokasi Anggaran yang Kontroversial:
Pengelolaan anggaran negara adalah salah satu tanggung jawab terbesar DPR. Namun, keputusan anggaran seringkali diwarnai oleh proyek-proyek yang dipertanyakan urgensinya, atau alokasi yang lebih menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan mendesak masyarakat. Publik seringkali dikejutkan dengan anggaran "siluman" atau dana yang dialokasikan untuk fasilitas mewah bagi anggota dewan, sementara masyarakat masih berjuang dengan keterbatasan ekonomi.
Dampak Ketimpangan Terhadap Kepercayaan Publik
Jurang antara janji dan kinerja ini berdampak serius pada kepercayaan publik. Masyarakat merasa dikecewakan, bahkan dikhianati. Akibatnya, muncul apatisme politik, rasa tidak percaya terhadap wakil rakyat, dan menurunnya partisipasi dalam proses demokrasi. Ketika rakyat mulai merasa suaranya tidak didengar dan janji-janji hanya manis di bibir, fondasi demokrasi pun tergerus. Ini bukan hanya masalah kinerja individu anggota dewan, tetapi juga integritas institusi DPR secara keseluruhan.
Mengapa jurang ini begitu dalam? Banyak faktor yang berkontribusi, mulai dari sistem politik yang kompleks, kuatnya kepentingan kelompok, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tekanan politik, lobi-lobi, dan godaan untuk mempertahankan kekuasaan seringkali menjadi penghalang bagi para wakil rakyat untuk benar-benar fokus pada kepentingan konstituen mereka.
Jalan Menuju Perubahan
Melihat kondisi ini, penting bagi kita semua untuk tidak pasrah begitu saja. Perbaikan harus datang dari berbagai arah:
- Peningkatan Integritas dan Kapasitas Anggota DPR: Anggota dewan harus lebih dari sekadar politikus; mereka harus menjadi negarawan yang berintegritas dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas legislatif dengan profesional.
- Penguatan Mekanisme Akuntabilitas: Perlu ada mekanisme yang lebih transparan dan efektif untuk meminta pertanggungjawaban anggota DPR atas janji dan kinerja mereka.
- Partisipasi Aktif Masyarakat: Rakyat harus lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja DPR. Manfaatkan teknologi dan platform digital untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik, dan memberikan masukan.
- Memilih dengan Cerdas: Pada akhirnya, kekuatan terbesar ada di tangan pemilih. Memilih calon yang rekam jejaknya jelas, memiliki integritas, dan benar-benar berkomitmen pada kepentingan rakyat adalah langkah awal yang krusial.
Ketimpangan antara janji politik dan kinerja DPR adalah tantangan serius bagi demokrasi kita. Namun, dengan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat, kita bisa mendorong perubahan menuju DPR yang lebih responsif, akuntabel, dan benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat. Harapan untuk masa depan yang lebih baik tidak boleh padam, tetapi harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan pilihan yang bijak.
