PARLEMENTARIA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam memastikan akses layanan gizi yang merata dan berkelanjutan. Pada awal tahun 2026, program ini mencatat peningkatan pesat dalam jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif sekaligus jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Pada tanggal 8 Januari 2026, sebanyak 19.188 SPPG beroperasi secara serentak untuk memberikan layanan kepada 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan perluasan cakupan yang luar biasa dibandingkan dengan fase awal pelaksanaan MBG pada 2025, ketika hanya 190 SPPG yang beroperasi dan melayani sekitar 570 ribu penerima manfaat.
Perkembangan dan Kesiapan Sistem MBG
Pengembangan MBG dimulai dengan fokus pada penguatan sistem, kesiapan operasional, serta penyempurnaan tata kelola layanan gizi agar program berjalan secara terukur dan akuntabel. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa capaian sepanjang 2025 menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem pemenuhan gizi nasional yang berkelanjutan.
“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis 1 Januari 2026.
Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan
Dengan pengoperasian 19.188 SPPG, MBG tidak hanya fokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi.
“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada tahun 2026, MBG akan terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat,” tambah Dadan.
Tantangan dan Pengawasan Layanan
Meski ada peningkatan dalam jumlah SPPG yang beroperasi, beberapa insiden seperti keracunan makanan masih menjadi perhatian. Contohnya, 56 dapur MBG dinonaktifkan setelah insiden keracunan, salah satunya ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap proses distribusi dan penyajian makanan.
Selain itu, beberapa isu tentang kualitas bahan makanan juga muncul, seperti adanya apel busuk yang diduga berasal dari menu MBG di Pangkajene. Isu ini mengundang pertanyaan tentang proses sortir dan pengawasan kualitas bahan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Peran SPPG dalam Pemenuhan Gizi
SPPG berperan sebagai pusat pelayanan yang bertugas memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Dengan jumlah yang sangat besar, SPPG harus bekerja secara efisien dan efektif untuk menjaga kualitas layanan. Beberapa SPPG bahkan melakukan simulasi penyajian dan distribusi sebelum operasional resmi, seperti yang dilakukan oleh SPPG Polres Bulukumba.
Tantangan dan Peluang di Tahun 2026
Di tengah tantangan, tahun 2026 juga membuka peluang untuk memperkuat sistem layanan gizi nasional. Dengan cakupan yang lebih luas, MBG diharapkan bisa menjadi contoh sukses dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pangan sehat dan berkelanjutan. ***
