PARLEMENTARIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memperdalam dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Iin Farihin (IIN), dalam kasus suap proyek. Penyidik KPK mengungkap bahwa IIN diduga memiliki hubungan dengan sejumlah vendor yang terlibat dalam pengerjaan proyek di wilayah tersebut.
“Kami menduga IIN ini juga terafiliasi dengan beberapa vendor, penyedia barang dan jasa yang mengerjakan berbagai proyek di Bekasi. Termasuk terkait aliran dana yang diperoleh dari sumber tersebut,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan pernyataan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Pernyataan ini disampaikan setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap IIN. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis proyek yang dimaksud, KPK telah mengumpulkan bukti-bukti seperti percakapan yang mencurigakan.
“Kami sudah menangkap komunikasi-komunikasi yang kemudian kami analisis sebagai bukti pendukung dugaan ini. Proses pemeriksaan terhadap saksi akan terus dilakukan untuk memastikan kebenarannya,” tambah Budi.
Kasus Suap Proyek yang Melibatkan Pejabat
Selain IIN, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Tersangka pertama adalah Ade Kuswara Kunang, mantan Bupati Bekasi, bersama ayahnya HM Kunang. Mereka diduga menerima uang suap dari pihak swasta untuk proyek infrastruktur.
Sementara itu, pihak swasta yang terlibat, yaitu Sarjan, juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menilai tindakan mereka melanggar ketentuan hukum anti korupsi.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dugaan keterlibatan pejabat dan pihak swasta dalam proses lelang proyek menjadi isu utama yang diwaspadai oleh masyarakat.
Tanggung Jawab Hukum yang Mengancam
Ade Kuswara dan HM Kunang diduga melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.
Penegakan hukum terhadap kasus ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. KPK berkomitmen untuk terus mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Potensi Pengaruh pada Kebijakan Daerah
Kasus ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menunjukkan potensi kerentanan dalam sistem pemerintahan daerah. Keterlibatan pejabat dengan vendor proyek bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.
Masyarakat dan organisasi antikorupsi meminta agar KPK terus mempercepat proses penyidikan dan menuntut keadilan. Mereka berharap kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
Langkah KPK dalam Menjaga Integritas
Sebagai lembaga anti korupsi, KPK memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan transparansi. Dalam kasus ini, penyidik terus memperkuat bukti-bukti yang ditemukan dan memeriksa saksi-saksi yang relevan.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen KPK untuk menjaga integritas sistem pemerintahan dan memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindakan korupsi akan dihukum sesuai hukum yang berlaku.***
