JAWA TIMUR – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempercepat pencapaian target Zero ODOL 2027. Salah satu langkah yang diambil adalah penyerahan truk hasil normalisasi dimensi kepada perwakilan sopir. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/3). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi jumlah kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang berdampak negatif pada keselamatan lalu lintas dan infrastruktur jalan.
Pentingnya Normalisasi Dimensi Kendaraan
Gubernur Khofifah menekankan bahwa normalisasi dimensi kendaraan merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mematuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan. Kendaraan dengan dimensi berlebih dan muatan berlebih dikenal sebagai faktor utama yang meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
“Normalisasi kendaraan ODOL adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan Jawa Timur Zero ODOL Tahun 2027,” ujar Khofifah.
Proses Normalisasi yang Difasilitasi Pemerintah
Proses normalisasi kendaraan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur. Sebanyak 209 unit kendaraan milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) telah diukur, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 160 unit kendaraan wajib dilakukan normalisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara bertahap memberikan dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan kepada pemilik kendaraan perorangan yang belum mampu melakukan normalisasi sendiri.
“Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan,” jelas Khofifah.
Dampak Kerusakan Jalan Akibat Kendaraan ODOL
Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL tidak hanya berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur, tetapi juga berpengaruh pada kelancaran distribusi logistik nasional serta efektivitas berbagai program pemerintah. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa ODOL bisa menjadi penghambat dalam penguatan logistik nasional karena kerusakan jalan akibat beban berlebih akan memengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan.
“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan,” tambahnya.
Kolaborasi dalam Mencapai Zero ODOL 2027
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program normalisasi kendaraan. Ia juga memberikan penghargaan kepada perusahaan karoseri CV Sumber Karya Abadi yang turut berperan dalam proses normalisasi dimensi kendaraan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meski telah tercapai beberapa langkah progresif, masih banyak kendaraan ODOL yang perlu dinormalisasi agar target Zero ODOL 2027 dapat tercapai. Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk dalam kategori ODOL.***
