PARLEMENTARIA.ID – Pemerintahan di Jawa Barat kini tengah mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah uji coba kebijakan kerja hybrid atau Work From Home (WFH) bagi 50% pegawai. Rencana ini akan dimulai pada November 2025, sebagai bagian dari persiapan menuju efisiensi penuh pada tahun 2026.
Tujuan dan Skema Kerja Hybrid
Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pengeluaran operasional bulanan, terutama dalam penggunaan listrik, air, dan internet. Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa sebanyak 133 pegawai akan mulai merasakan skema kerja baru ini secara bergiliran. “November akan dicoba mengurang jumlah pegawai yang masuk dengan harapan terjadi efisiensi penggunaan listrik, air, dan internet,” ujarnya melalui pesan singkat.
Selain itu, strategi efisiensi juga diterapkan pada kegiatan luar kantor. Dodi menyampaikan akan memberlakukan pembatasan personel dalam setiap kegiatan fasilitasi dewan. “Dengan menggunakan rasio 5 anggota difasilitasi 1 orang saja, sehingga tujuannya biaya perjalanan dinas terjadi efisiensi,” jelasnya.
Hak Pegawai Tetap Terjamin
Meski bekerja dari rumah, Dodi menegaskan bahwa hak-hak para pegawai tetap akan terpenuhi. “Pegawai maksimal 50 persen sisanya WFH. Mereka tetap, gajinya tetap dibayarkan,” tegas Dodi. Ini menunjukkan komitmen institusi untuk tidak mengorbankan kesejahteraan karyawan meskipun sedang melakukan penghematan.
Upaya Pengoptimalan Sumber Daya
Langkah penghematan tidak berhenti sampai di situ. Dodi menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan beberapa sumber daya yang ada. Beberapa upaya tersebut antara lain memaksimalkan penggunaan panel surya sebagai sumber listrik, beralih dari internet berbayar ke jaringan yang disediakan Kominfo, serta meningkatkan pemanfaatan air tanah. Semua langkah ini ditargetkan dapat mulai diujicobakan pada November 2025.
Fase Uji Coba dan Adaptasi
Menurut Dodi, fase uji coba ini penting untuk dilaksanakan secara bertahap. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja institusi di awal tahun 2026. Ia juga memastikan bahwa meski ada pengetatan anggaran, seluruh aktivitas dan pelayanan kepada publik akan tetap berjalan secara optimal.
“Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat,” pungkas Dodi menekankan komitmennya.
Tantangan dan Peluang
Inisiatif ini menjadi tantangan bagi seluruh pegawai untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih fleksibel. Di sisi lain, ini juga membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan WFH 50% bisa menjadi model yang sukses untuk lembaga pemerintahan lainnya.
