PARLEMENTARIA.ID – Indonesia mempersiapkan diri untuk memanfaatkan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik, seiring dibentuknya lembaga khusus. Rusia juga menaruh perhatian pada proyek besar ini.
Pemerintah semakin serius menggarap potensi nuklir. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan beleid khusus untuk membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi. Dia menjelaskan bahwa penyusunan perpres tersebut telah selesai.
“Perpres sekarang di meja Presiden. Tinggal menunggu turun,” katanya, Rabu (7/1/2026).
Eniya menjelaskan bahwa setelah perpres ditandatangani, pemerintah selanjutnya akan menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.
Beleid tersebut akan mengatur pembentukan kelompok kerja (pokja) dari NEPIO.
“Strukturnya itu ditentukan di Kepmen. Nah, kita sekarang sedang mendiskusikan rancangan Kepmennya,” ujarnya.
NEPIO bertujuan untuk mempercepat pembangunan PLTN.
Eniya mengatakan bahwa NEPIO akan memiliki tiga kelompok kerja atau pokja. Pokja itu yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Menurutnya, Tim Percepatan Pembangunan PLTN ini nantinya akan bertanggung jawab kepada Presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik berbasis atom untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih tahun 2060.
Dia menambahkan bahwa ketika NEPIO sudah terbentuk dan rancangan undang-undang (RUU) energi baru dan energi terbarukan (EBET) sudah terbit, maka Majelis Pembangkit Tenaga Nuklir (MPTN) pun akan terbentuk.
Di sisi lain, Rusia menyatakan siap mendukung megaproyek PLTN tersebut. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan, energi nuklir saat ini semakin banyak dibicarakan secara terbuka sebagai salah satu sumber energi yang optimal.
Dia menuturkan, Rusia melalui perusahaan milik pemerintah, Rosatom, masih menanti kejelasan dari pemerintah Indonesia terkait penunjukan lembaga atau badan yang akan menjadi penanggung jawab utama pembangunan dan pengoperasian PLTN pertama.
“Pada kasus ini, kami sangat bergantung pada pihak Indonesia. Kami menantikan siapa yang akan menjadi titik konsentrasi di Indonesia, siapa yang akan menjadi operator atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Setelah itu, jelas, kami akan segera memulai negosiasi,” kata Tolchenov dalam briefing media di Jakarta pada Jumat (19/12/2025).
Tolchenov menyampaikan, Rusia telah melakukan diskusi dengan berbagai lembaga Indonesia, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Energi, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Namun, dia mengatakan diskusi tersebut masih berada di tahap awal karena belum adanya keputusan politik dan kebijakan yang tegas. Selain kepastian kebijakan, Rusia juga menilai kejelasan lokasi dan jenis PLTN yang akan dibangun menjadi faktor krusial.
Tolchenov menyebut, Rosatom kerap menerima pendekatan langsung dari berbagai perusahaan maupun pemerintah daerah di Indonesia yang menginginkan pembangunan PLTN di wilayahnya.***
