PARLEMENTARIA.ID – Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu mekanisme demokratis yang paling penting dalam membangun hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pandangan ini disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menilai bahwa proses pilkada langsung mencerminkan kepercayaan rakyat terhadap calon yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka.
Hasto menggarisbawahi bahwa melalui pilkada langsung, calon-calon kepala daerah memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Proses ini, menurutnya, tidak hanya memperkuat ikatan emosional (emotional bonding) antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga menjaga integritas politik tanpa keterlibatan uang.
“Terima kasih, alhamdulillah, saya dengan dukungan PDI Perjuangan mampu meraih kepercayaan pemilih Yogyakarta dan menang pilkada karena ada emotional bonding yang kuat bersama rakyat Yogyakarta di pilkada tahun lalu,” kata Hasto Wardoyo.
Keuntungan dari Pilkada Langsung
Menurut Hasto, pilkada langsung memberi ruang bagi calon-calon kepala daerah untuk membuktikan komitmen mereka melalui tindakan nyata. Salah satu contohnya adalah program cek kesehatan yang dilakukan selama kampanye. Dalam proses ini, ia tidak hanya menyampaikan pesan-pesan politik, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat.
“Sentuhan dari saya ketika turun langsung, berdialog, mendatangi rumah warga, membuat saya paham peta permasalahan. Yogyakarta itu kota dengan jumlah lansia tinggi, maka pilihan program kerja seperti kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan adalah hasil dari berkeliling datang ke rumah warga,” ujarnya.
Hasto menegaskan bahwa pengalaman pilkada langsung telah membentuk sejarah demokrasi yang matang di Yogyakarta. Ia menilai bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak akan memberikan hasil yang lebih baik, karena potensi adanya praktik politik uang tetap bisa terjadi.
Refleksi dari Ketua DPRD DIY
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Menurutnya, masyarakat DIY telah terbiasa dengan sistem demokratis yang matang sejak dulu. Pengalaman pilkada di Yogyakarta, mulai dari pemilihan ketua RT hingga pemilihan kepala daerah, menunjukkan bahwa partai-partai politik harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Eko menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung merupakan bukti bahwa mereka mampu memilih pemimpin yang benar-benar representatif. “Ada gotong royong, konsolidasi door to door, kader bergerak dari rumah ke rumah, anggota fraksi bertemu warganya, partisipasi besar. Kalau rakyatnya bisa memilih, kenapa harus wakilnya?” ujarnya.
Kebijakan yang Berbasis Kepedulian
Selain itu, Hasto juga menekankan bahwa keberhasilan pilkada langsung tidak hanya bergantung pada strategi politik, tetapi juga pada kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Contohnya adalah kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan yang dirancang untuk menangani isu kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan populasi lansia yang tinggi.
“Proses pilkada langsung membuat kandidat bisa bertemu, berdialog, sekaligus belanja masalah dan merekam aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Hasto Wardoyo dan Eko Suwanto sepakat bahwa pilkada langsung tetap menjadi mekanisme terbaik dalam membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan rakyat. Mereka menilai bahwa demokrasi yang sejati tidak hanya tentang pilihan, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin dapat merespons kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.***
