Penataan Pemerintahan yang Berlandaskan Ideologi Bangsa
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat menunjukkan arah penataan pemerintahan yang sistematis dan berlandaskan falsafah serta ideologi bangsa. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan merupakan pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.
“Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa, asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” kata Idrus kepada wartawan, Rabu (22/10).
Ia menjelaskan, langkah awal pemerintah dalam memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional sejalan dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Setelah itu, pemerintah melakukan evaluasi serta membongkar praktik-praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan kerap hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana banyak kebijakan selama ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak,” tutur Idrus.
Menurutnya, itu tampak jelas dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia, yang mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.
“Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ucap Idrus.
Perubahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Merujuk data Badan Geologi 2025, pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama, termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit. Langkah ini menjadi bentuk transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Sementara BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, yang sebagian besar didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.
Keselarasan dengan Teori Ekonomi Terkemuka
Menariknya, kebijakan pembaruan struktural tersebut dinilai sejalan dengan gagasan tiga ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt. Idrus menilai teori ketiga ekonom tersebut memiliki resonansi kuat dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
“Kalau dalam bahasa ekonomi mereka disebut creative destruction, dalam bahasa politik dan ideologi bangsa kita itu penataan ulang nilai dan struktur agar berpihak kepada rakyat. Ini bukan destruksi, tapi rekonstruksi nilai,” tegasnya.
Proses yang Membutuhkan Waktu dan Partisipasi
Karena itu, ia menekankan perubahan besar yang dijalankan Presiden Prabowo membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, dan bukti nyata di lapangan.
“Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, tapi proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” pungkasnya.
