PARLEMENTARIA.ID – >

Menguak Peran Krusial: Fungsi Legislasi DPRD dari A-Z – Penyusunan Perda hingga Pengawasan

Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa yang merancang aturan-aturan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kita di daerah? Mulai dari jam operasional toko, penataan tata ruang kota, hingga alokasi dana untuk pembangunan jalan dan sekolah? Jawabannya ada pada sebuah lembaga yang sering kita dengar namanya, namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami seluk-beluk kerjanya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD bukan sekadar kumpulan wakil rakyat yang duduk di gedung megah. Mereka adalah arsitek utama demokrasi lokal, penjaga amanah masyarakat, dan ujung tombak perwujudan aspirasi publik. Di antara berbagai tugas dan kewenangannya, fungsi legislasi adalah jantung dari peran DPRD. Ini adalah fungsi yang paling fundamental, di mana DPRD bertindak sebagai pembuat hukum lokal, pengelola anggaran, sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah.

Mari kita selami lebih dalam, membongkar tuntas bagaimana DPRD menjalankan fungsi legislasinya, dari proses rumit penyusunan Peraturan Daerah (Perda) hingga peran vitalnya dalam mengawasi roda pemerintahan. Artikel ini akan mengajak Anda memahami mengapa peran mereka begitu krusial dan bagaimana Anda sebagai warga negara bisa turut berpartisipasi dalam setiap langkahnya.

DPRD: Jantung Demokrasi di Tingkat Daerah

Sebelum kita masuk ke detail fungsi legislasi, mari kita pahami dulu apa itu DPRD dan mengapa keberadaannya begitu penting. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, menjadikannya cerminan dari keberagaman aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Secara umum, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan:

1. Fungsi Legislasi: Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.
2. Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan Perda, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah lainnya.

Ketiga fungsi ini bekerja layaknya tiga pilar yang menopang sebuah bangunan kokoh. Tanpa salah satu pilar, bangunan pemerintahan daerah bisa oleng atau bahkan runtuh. Dalam artikel ini, kita akan fokus pada fungsi legislasi yang mencakup pembentukan Perda dan juga aspek penganggaran serta pengawasan sebagai bagian integral dari proses legislatif yang lebih luas.

Melahirkan Aturan Lokal: Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah, atau yang biasa disingkat Perda, adalah produk hukum yang paling konkret dari fungsi legislasi DPRD. Perda adalah aturan main di tingkat daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Bayangkan jika tidak ada Perda, setiap daerah bisa kacau balau tanpa panduan yang jelas.

Proses pembentukan Perda bukanlah pekerjaan semalam. Ia adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak pihak, diskusi intensif, dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Mari kita bedah langkah demi langkah:

1. Inisiasi (Usulan)

Perda bisa diinisiasi dari dua pihak:

• DPRD: Usulan Perda datang dari anggota DPRD, bisa perorangan atau gabungan komisi, yang kemudian dibahas dalam rapat internal dewan. Usulan ini biasanya lahir dari hasil reses (penyerapan aspirasi masyarakat), kajian, atau kebutuhan mendesak yang ditemukan di lapangan.
• Kepala Daerah: Bupati/Wali Kota atau Gubernur juga bisa mengajukan rancangan Perda. Usulan ini biasanya terkait dengan kebijakan eksekutif, program pembangunan, atau kebutuhan administrasi pemerintahan.

Setiap usulan rancangan Perda harus dilengkapi dengan naskah akademik yang berisi kajian mendalam, analisis masalah, tujuan, ruang lingkup, dan dampak yang diharapkan dari Perda tersebut. Ini menunjukkan bahwa Perda tidak lahir dari ide semata, melainkan dari pemikiran yang matang dan berbasis data.

2. Pembahasan Tingkat I: Komisi dan Panitia Khusus

Setelah usulan diterima, rancangan Perda akan masuk ke tahap pembahasan. Di sinilah peran komisi-komisi di DPRD (misalnya Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Ekonomi, dst.) atau Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk secara ad hoc menjadi sangat vital.

Pada tahap ini, DPRD akan:

• Mengkaji dan Menelaah: Setiap pasal, ayat, dan ketentuan dalam rancangan Perda dikaji secara mendalam. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU, PP)? Apakah tidak bertentangan dengan kepentingan umum?
• Mengundang Pihak Terkait: DPRD akan mengundang berbagai pihak untuk dimintai masukan, seperti pakar hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat yang terdampak langsung. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi publik dalam pembentukan Perda.
• Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP): RDP menjadi forum penting untuk mendengarkan aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat secara langsung. Transparansi adalah kunci di sini.
• Merumuskan Perubahan: Berdasarkan masukan dan kajian, rancangan Perda bisa mengalami banyak perubahan, penambahan, atau pengurangan pasal.

3. Pembahasan Tingkat II: Rapat Paripurna

Setelah pembahasan di komisi atau Pansus selesai dan rancangan Perda dianggap matang, ia akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD. Ini adalah forum tertinggi di DPRD yang melibatkan seluruh anggota dewan.

Pada Rapat Paripurna, akan ada:

• Penyampaian Laporan: Komisi atau Pansus akan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan Perda, termasuk poin-poin krusial dan perubahan yang telah disepakati.
• Pandangan Akhir Fraksi: Setiap fraksi di DPRD akan menyampaikan pandangan akhirnya terhadap rancangan Perda. Ini adalah momen di mana posisi politik fraksi terhadap suatu isu ditegaskan.
• Pengambilan Keputusan: Setelah melalui serangkaian pembahasan dan pandangan, Rapat Paripurna akan mengambil keputusan apakah rancangan Perda tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi Perda. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan musyawarah mufakat, namun jika tidak tercapai, bisa melalui pemungutan suara (voting).

4. Evaluasi dan Fasilitasi (untuk Perda Provinsi/Kabupaten/Kota)

Jika rancangan Perda disetujui, ia tidak serta merta langsung berlaku. Untuk Perda Kabupaten/Kota, rancangan Perda yang telah disetujui bersama Kepala Daerah akan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. Sementara untuk Perda Provinsi, akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Tahap evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika ada koreksi, DPRD dan Kepala Daerah harus melakukan perbaikan.

5. Penetapan dan Pengundangan

Setelah mendapatkan persetujuan dan/atau tidak ada keberatan dari pihak yang mengevaluasi, rancangan Perda akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah. Sejak saat diundangkan, Perda tersebut resmi memiliki kekuatan hukum dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Seluruh proses ini menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya setiap tahapan dalam pembentukan Perda. Ini adalah investasi waktu dan tenaga untuk menciptakan hukum yang adil, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengelola Anggaran Daerah: Fungsi Anggaran DPRD

Meskipun sering disebut sebagai fungsi terpisah, fungsi anggaran sejatinya adalah bagian integral dari fungsi legislasi. Mengapa? Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun adalah produk hukum yang dihasilkan melalui proses legislatif. APBD adalah Perda tentang Anggaran.

DPRD memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan APBD:

• Membahas dan Menyetujui RAPBD: Bersama Kepala Daerah, DPRD membahas Rancangan APBD yang diajukan oleh eksekutif. Proses ini melibatkan komisi-komisi yang mendalami setiap pos anggaran, memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan prinsip efisiensi serta akuntabilitas.
• Mengawasi Realisasi APBD: Setelah APBD disetujui dan menjadi Perda, DPRD terus mengawasi pelaksanaannya. Apakah dana yang dianggarkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya? Apakah proyek-proyek pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai standar?
• Memberikan Rekomendasi: Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dalam realisasi APBD, DPRD dapat memberikan rekomendasi, teguran, bahkan menuntut pertanggungjawaban eksekutif.

Fungsi anggaran ini memastikan bahwa uang rakyat digunakan secara bijaksana dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Mata dan Telinga Rakyat: Fungsi Pengawasan DPRD

Setelah Perda ditetapkan dan APBD disetujui, tugas DPRD belum selesai. Justru, salah satu peran terpenting mereka baru dimulai: fungsi pengawasan. DPRD bertindak sebagai "mata dan telinga rakyat" untuk memastikan bahwa semua peraturan yang telah dibuat dan semua anggaran yang telah disetujui dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Pengawasan ini mencakup:

• Pelaksanaan Perda: Apakah Perda yang telah disahkan benar-benar diterapkan di lapangan? Apakah ada kendala dalam implementasinya? Apakah Perda tersebut efektif mencapai tujuannya?
• Pelaksanaan APBD: Apakah dana APBD digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana? Apakah tidak ada penyimpangan atau korupsi?
• Kebijakan Pemerintah Daerah: Mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan jajarannya, memastikan konsistensinya dengan peraturan yang berlaku dan dampaknya terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan ini, DPRD memiliki beberapa instrumen atau hak-hak khusus:

1. Hak Interpelasi

Ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Misalnya, jika ada kebijakan baru tentang transportasi publik yang dinilai merugikan, DPRD bisa menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Kepala Daerah.

2. Hak Angket

Jika DPRD menduga adanya kebijakan Kepala Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mereka bisa menggunakan hak angket. Hak ini memungkinkan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diduga melanggar hukum. Hasil angket bisa berupa rekomendasi atau bahkan tuntutan pertanggungjawaban.

3. Hak Menyatakan Pendapat

DPRD memiliki hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Hak ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Kepala Daerah atau dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan.

4. Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja

Secara rutin, DPRD melakukan rapat kerja dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja, realisasi program, dan penggunaan anggaran. Selain itu, kunjungan kerja ke lapangan juga sering dilakukan untuk melihat langsung implementasi kebijakan dan proyek pembangunan.

Melalui berbagai instrumen pengawasan ini, DPRD memastikan adanya check and balance dalam pemerintahan daerah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menyikapi Tantangan, Merajut Harapan

Meskipun peran DPRD begitu vital, bukan berarti perjalanannya tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan antara lain:

• Kapasitas Anggota: Tidak semua anggota DPRD memiliki latar belakang atau kapasitas hukum yang memadai untuk merumuskan Perda yang berkualitas.
• Partisipasi Publik yang Rendah: Seringkali masyarakat kurang aktif dalam memberikan masukan selama proses pembentukan Perda atau pengawasan, sehingga Perda yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan riil.
• Kepentingan Politik: Adanya tarik-menarik kepentingan politik antar fraksi atau antara DPRD dengan eksekutif bisa menghambat proses legislasi yang objektif.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun sudah ada regulasi, masih ada celah dalam transparansi anggaran dan akuntabilitas kinerja.
• Stigma Negatif: Citra DPRD di mata publik terkadang masih diwarnai stigma negatif, yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat.

Namun, di tengah tantangan ini, selalu ada harapan dan peluang untuk perbaikan. Dengan semakin terbukanya informasi dan kemajuan teknologi, masyarakat kini semakin mudah untuk mengakses informasi dan menyuarakan aspirasinya.

Harapan ke depan adalah:

• Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD: Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
• Peningkatan Partisipasi Publik: Mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat, baik melalui platform digital maupun forum-forum langsung.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta memanfaatkan teknologi untuk membuka informasi seluas-luasnya.
• Kolaborasi yang Produktif: Membangun hubungan kerja yang harmonis dan konstruktif antara DPRD dan Kepala Daerah, dengan tetap menjaga fungsi check and balance.

Kesimpulan: Pilar Demokrasi yang Tak Boleh Diabaikan

Dari uraian panjang ini, jelaslah bahwa fungsi legislasi DPRD, yang mencakup penyusunan Perda, pengelolaan anggaran, hingga pengawasan, adalah pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berpihak pada rakyat. Mereka adalah arsitek aturan yang membentuk fondasi kehidupan kita di daerah, sekaligus penjaga agar roda pemerintahan berjalan pada rel yang benar.

Perda bukanlah sekadar kertas berisi pasal-pasal, melainkan cerminan dari aspirasi, kebutuhan, dan kesepakatan masyarakat lokal. APBD bukan hanya deretan angka, melainkan rencana kerja nyata untuk kesejahteraan. Dan pengawasan bukan sekadar mencari-cari kesalahan, melainkan upaya menjaga amanah dan mencegah penyimpangan.

Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting untuk tidak acuh. Mari kita lebih aktif mengikuti perkembangan di DPRD, memberikan masukan, mengawasi kinerja mereka, dan menuntut akuntabilitas. Karena pada akhirnya, DPRD adalah representasi dari kita sendiri, dan kualitas demokrasi lokal kita sangat bergantung pada seberapa baik lembaga ini menjalankan fungsinya, serta seberapa aktif kita sebagai pemilik kedaulatan untuk mengawal dan mendukungnya.