PARLEMENTARIA.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun menanggapi situasi APBD 2026 yang mengalami penurunan sebesar Rp15 triliun dibandingkan kesepakatan sebelumnya.
Ia menekankan bahwa APBD Kaltim 2026 harus digunakan untuk kepentingan yang berpihak kepada rakyat.
Tidak hanya di sektor pos anggaran karyawan, tetapi juga meningkatkan tunjangan bagi pejabat yang menurutnya tidak diperlukan karena adanya efisiensi.
“Kami tetap mendukung jika kebijakan tersebut berpihak pada rakyat. Jika anggaran lebih besar dialokasikan untuk operasional pegawai, maka kita akan mengkritiknya. Karena ada OPD yang pengeluarannya untuk biaya operasional pegawai, TPP, maupun gaji mencapai 80 persen dari total anggaran OPD tersebut, lalu di mana program yang berdampak langsung kepada rakyat? Hanya 20 persen saja, dan itu pun belum tentu sampai kepada masyarakat. Ini perlu kita analisis secara mendalam,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).
Sebelumnya, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp21,35 triliun telah diumumkan pada awal September lalu, tepatnya hari Senin (8/9/2025).
Rincian KUA-PPAS 2026, Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menentukan keseluruhan anggaran sebesar Rp21,35 triliun.
Dengan struktur pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer senilai Rp9,33 triliun (setelah dikurangi), serta pendapatan lain-lain sebesar Rp362,03 miliar.
Sementara terdapat perkiraan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp900 miliar.
Dari kesepakatan sebesar Rp21,35 triliun, terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp6 triliun dalam pos pendapatan transfer, sehingga APBD 2026 berkurang menjadi Rp15 triliun.
Samsun melihat, angka ini tentu harus dimaksimalkan agar masyarakat dapat menikmati APBD berikutnya.
“Karena ini masih dalam proses, kita perlu membahasnya agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada rakyat dan penggunaan APBD dapat diukur. Nota keuangan mungkin terlambat, tetapi tetap harus diperiksa secara cermat,” katanya.
Ketua PDI Perjuangan di DPRD Kaltim, Samsun menegaskan akan terus mengemukakan program yang berorientasi pada rakyat, sehingga APBD digunakan secara optimal dan fokus pada kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita akan terus mendorong pemerintah agar lebih cermat dalam merencanakan anggaran dan mencapai kesepakatan bersama yang berpihak pada rakyat,” tegas anggota Komisi III DPRD Kaltim ini. (*)
