PARLEMENTARIA.ID – Rapat paripurna DPRD Parepare yang berlangsung pada Rabu, 19 November 2025, menjadi sorotan utama karena kehadiran dan ketidakhadiran beberapa fraksi. Salah satu peristiwa menonjol adalah mangkirnya Fraksi NasDem dari rapat pembahasan APBD 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan dampak dari tindakan tersebut.
Kehadiran dan Ketidakhadiran Fraksi
Ketua Fraksi NasDem, Asmawati, hadir dalam rapat tetapi keluar sebelum acara dimulai. Menurut informasi yang diperoleh, anggota partai tersebut telah memberikan pemberitahuan melalui telepon bahwa mereka tidak akan hadir dalam rapat paripurna. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, kepada media.
“Fraksi NasDem sudah menyampaikan permintaan izin untuk tidak hadir dalam rapat,” ujarnya. Meskipun demikian, Kaharuddin menegaskan bahwa absennya fraksi tersebut tidak memengaruhi proses pembahasan APBD 2026. Empat fraksi lainnya telah menyetujui ranperda APBD 2026 menjadi peraturan daerah.
Proses Pembahasan APBD 2026
Meski ada satu fraksi yang tidak hadir, proses pembahasan APBD 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Rapat badan musyawarah telah menentukan agenda lanjutan, termasuk tanggapan wali kota terkait pandangan akhir fraksi. Rencana selanjutnya adalah pelaksanaan rapat pada tanggal 24 September, yang akan membahas tanggapan wali kota.
Kaharuddin menjelaskan bahwa semua pendapat akhir fraksi yang telah dibacakan akan dikirim ke pihak Pemkot Parepare. Pendapat ini akan menjadi dasar bagi wali kota dalam memberikan tanggapan resmi.
Tanggapan Pemkot Parepare
Pemkot Parepare juga mengambil sikap dalam rapat tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Amarun Agung Hamka, bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), melakukan walk out dari rapat paripurna. Aksi ini dilakukan karena usulan anggaran bantuan seragam SMA ditolak oleh DPRD.
Hamka menjelaskan bahwa tujuan dari bantuan seragam SMA adalah untuk mendukung peserta didik di usia SMA. Ia menegaskan bahwa program ini tidak bertentangan dengan ketentuan kewenangan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk bantuan sosial bagi warga Parepare, khususnya peserta didik yang berada di usia SMA.
Dampak dan Tindak Lanjut
Meskipun Pemkot Parepare melakukan walk out, Kaharuddin menegaskan bahwa pihak Pemkot tetap dianggap hadir dalam rapat. “Secara politis, mereka hadir meskipun melakukan walk out,” ujarnya. Ia menilai bahwa tindakan tersebut adalah bentuk sikap dari Pemkot.
Selain itu, Kaharuddin menambahkan bahwa semua pendapat akhir fraksi akan dikirim ke pihak Pemkot sebagai dasar dalam memberikan tanggapan akhir wali kota. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa proses pembahasan APBD 2026 berjalan lancar dan transparan.
Peristiwa ini menunjukkan dinamika dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Parepare. Meski ada perbedaan pendapat, proses pembahasan APBD 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Dengan adanya komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemkot, diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ***
