PARLEMENTARIA.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen, dengan Indonesia menjadi salah satu negara dengan laju tertinggi di kawasan ASEAN.
Pemerintah berkomitmen mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai strategi, seperti percepatan investasi, kemudahan dalam proses izin usaha, serta peningkatan pengeluaran masyarakat.
“Presiden memberikan petunjuk mengenai perkembangan perekonomian. Dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Kita menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” kata Airlangga di Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Airlangga menambahkan, peningkatan ini juga terlihat dari segi tenaga kerja. Menurutnya, sebanyak 97,73 persen penduduk yang masuk dalam angkatan kerja telah mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, Prabowo menganggap kompetisi dengan berbagai negara sebagai hal yang penting.
Maka, menurut Airlangga, Prabowo mengajak mempercepat perubahan dalam sistem izin usaha.
“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan kemudahan izin menggunakan metode positif. Ini perlu disosialisasikan kepada seluruh lembaga agar sistem izin dalam OSS dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Kemudian, memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga fokus pada upaya menjaga kemampuan beli masyarakat serta pengeluaran rumah tangga.
Airlangga menyampaikan, beberapa program andalan telah disiapkan, termasuk dukungan terhadap investasi wilayah, ekspor, serta pendanaan sektor perumahan.
“Untuk perumahan terdapat FLPP. Selanjutnya juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan merupakan kredit yang bersifat revolving dengan dana sebesar Rp 5 miliar dapat direvolusi hingga 4 kali. Sehingga totalnya bisa mencapai 20 miliar. Itu bertujuan untuk mendorong sektor konstruksi dan hanya melibatkan kontraktor yang merupakan UMKM,” ujar Airlangga.
Selain itu, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar tetap berlaku hingga akhir tahun 2025.
Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan inisiatif strategis sebagai bagian dari persiapan menyambut musim Natal dan Tahun Baru 2026.
Selanjutnya, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan menjadi topik khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus mendatang.
Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Namun, Prabowo juga menekankan bahwa program-program di luar anggaran yang mampu memperkuat iklim investasi tetap harus menjadi fokus kementerian dan lembaga.
“Petunjuk Presiden tentu seluruh program yang berkaitan dengan non-anggaran ini perlu terus dipercepat oleh kementerian/lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pertumbuhan berikutnya,” tambah Airlangga. ***
