Ringkasan Berita:
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 akan ditetapkan oleh DPRD pada hari Rabu, 26 November siang.
- Meskipun demikian, Rancangan APBD Sulut 2026 ini meninggalkan catatan dan pertanyaan
- Beberapa anggota DPRD Sulawesi Utara menyoroti alokasi dana hibah sektor olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga
PARLEMENTARIA.ID Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara 2026 bakal ditetapkan DPRD Rabu 26 November siang.
Namun, Rancangan APBD Sulut Tahun 2026 ini menyisakan catatan dan pertanyaan.
Beberapa anggota DPRD Sulawesi Utara menyoroti alokasi dana hibah sektor olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga.
Anggota Banggar, Jeane Laluyan mempertanyakan alokasi hibah yang terkesan tidak proporsional dan adil.
Ia menyampaikan kritik saat pembahasan RAPBD 2026 antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Plt Sekprov Sulut, Tahlis Galang.
Ia menilai distribusi dana hibah tidak mengacu prinsip pembinaan olahraga prestasi.
“Bagaimana bisa, cabor tinju yang menyumbang tiga emas di PON Aceh Sumut tahun lalu, justru nol rupiah. Seharusnya, TAPD, dinas paling tahu mana cabor yang kayak menerima hibah,” kata srikandi PDIP ini.
Di PON tahun lalu, cabor tinju menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak, tiga emas dan dua perak.
Tidak hanya tinju, JL bilang sejumlah cabor lain yang juga menjadi penyumbang medali dan selama ini mengharumkan nama Sulut di kancah nasional bahkan internasional tidak dapat alokasi hibah.
Ia mengatakan, dengan pola distribusi hibah yang ada, seolah meremehkan pembinaan atlet.
“Seharusnya ini tidak perlu kalau melihat skala prioritas dari kontribusi dan pembinaan. Kalau begini, bagaimana mereka membeli peralatan latihan dan kebutuhan lainnya? Dukungan dan apresiasi pemerintah provinsi apa?” katanya.
Ia menyarankan, dana hibah dibagikan secara proporsional kepada cabang olahraga yang meraih medali emas dan perak serta telah membawa nama baik Sulawesi Utara.
Terkait itu, sebelumnya Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen menyoroti rimpangnya alokasi hibah olahraga.
Di manakah Portina (Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia) memperoleh pendanaan hampir Rp 100 juta.
Sementara, Pertina dan organisasi cabor prestasi lainnya tidak mendapatkan alokasi.
Silangen yang notabene Ketua Pertina Sulut bergurau. Ia menduga bisa saja ada kesalahan pengetikan. Bahwa yang dimaksud Pertina mendapatkan hampir Rp 100 juta, bukan Portina.
Amir Liputo, anggota banggar lainnya turut bicara. Ia menyarankan, dana hibah seharusnya diberikan melihat skala prioritas dan adil proporsional.
“Sebisa mungkin, dibagikan, biar sadiki-sadiki, banyak yang dapat sehingga dampaknya dirasakan lebih banyak orang,” kata politisi PKS ini.
Menanggapi tanya Banggar, Sekprov Tahlis Galang mengatakan akan mengkoordinasikan lagi alokasi hibah olahraga ini ke Dispora.
Ia menjelaskan, dalam APBD 2026 ada alokasi sekitar Rp 250 juta untuk KONI Sulut. Ada juga alokasi sekitar Rp 50 juta untuk NPC (National Paralimpic Committee), organisasi atlet disabilitas).
“KONI kita berikan karena tahun depan karena Sulut akan jadi tuan rumah PON Beladiri. Kita antisipasi meskipun memang dananya terbatas,” ujar Tahlis.
Sekprov memastikan, pihaknya berupaya alokasi hibah ini maksimal. Tapi jika semua cabor dan organisasi induk dapat, anggaran tidak cukup.
“Terkait atlet berprestasi, ada apresiasi lainnya, mereka diikutsertakan dalam program Jamsostek, perlindungan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja,” katanya lagi.(ndo)
