PARLEMENTARIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna, kemarin, Rabu (26/11/2025).
Rapat paripurna kali ini membahas tiga agenda utama.
Yakni, pengesahan dan penetapan keputusan bersama dewan dan kepala daerah terkait persetujuan Raperda APBD Nganjuk Tahun Anggaran 2026 beserta lampiran nota keuangan.
Kemudian, pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan pasar rakyat, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
Lalu, yang terakhir penyampaian hasil reses.
Rapat paripurna dipimpin langsung, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Basthomi didampingi Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono dan Wakil Ketua, Endah Sri Murtini.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi turut menghadiri rapat tersebut bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan pembahasan Raperda APBD dilaksanakan secara intens.
Bahkan, pembahasannya memakan waktu hingga 2 bulan.
Kini, pembahasan Raperda APBD telah tuntas.
“Terakhir nanti dilakukan penandatangan bersama APBD Induk tahun 2026,” katanya.
Tatit mengungkapkan ada sedikit kendala dalam pembahasan Raperda APBD.
Kendalanya berkaitan dengan penundaan atau pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) Rp 275 miliar.
Karena itu, pembahasannya berlangsung cukup lama, sampai 2 bulan.
“Rincian pembahasan yang dilaksanakan menentukan hal prioritas dan kurang prioritas. Termasuk terkait dengan gaji pegawai di semua OPD (organisasi perangkat daerah) itu harus dipenuhi. Juga acres (cadangan gaji pegawai) 2,5 persen,” jelasnya.
“Lalu, menentukan kegiatan yang dapat ditingkatkan efisiensinya di setiap dinas. Kami lakukan bersama-sama dengan tim anggaran Pemda. Kemarin selesai,” katanya.
Ia menyebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan saran kepada pemda ihwal pelaksanaan kerja di 2026.
“Kami meminta dalam pelaksanaan itu bisa dilaksanakan mulai triwulan pertama yang. Kami berharap mulai Januari masuk dalam tahapan lelang. Sehingga Februari sudah mulai bisa ada yang dikerjakan,” tutupnya. ***
