Lampung Geh, Bandar Lampung — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung (DPRD Lampung), Ahmad Basuki mengajak pemerintah daerah mempercepat pengolahan komoditas unggulan sebagai langkah pencegahan terhadap kebijakan tarif baru yang diadopsi pemerintah Amerika Serikat.
Di dalam kebijakan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menetapkan tarif bea masuk sebesar 19 persen terhadap beberapa produk yang diekspor dari Indonesia, termasuk dari wilayah Lampung.
Sementara Indonesia masih memberlakukan tarif 0 persen terhadap produk dari Amerika Serikat yang masuk ke dalam negeri.
Pemerintah Provinsi Lampung menganggap kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi daya saing ekspor komoditas andalan daerah seperti kopi, kakao, nanas kaleng, karet, serta berbagai hasil pertanian dan perikanan.
Ahmad Basuki, yang dikenal dengan panggilan Abas mengatakan, pengembangan produk andalan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kompetitif ekspor wilayah.
“Tidak hanya bahan baku tetapi juga dapat diekspor dalam bentuk akhir untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang kita miliki, mungkin salah satu langkah awal,” kata Abas saat diwawancarai Lampung Geh, pada Rabu (6/8).
Ia menegaskan, keadaan ini juga menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat dalam mencari pasar ekspor alternatif di luar Amerika.
“Yang kedua juga mungkin ini sebenarnya kesempatan sekaligus tantangan bagi Pemprov Lampung serta secara nasional pemerintah Indonesia dalam membuka jalur pemasaran baru, tidak hanya ke Amerika tetapi juga ke Eropa dan Timur Tengah,” katanya.
Abas juga menekankan perlunya memperkuat perekonomian masyarakat Lampung melalui sektor pertanian.
“Masyarakat Provinsi Lampung ini menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sektor ekonomi, cara paling sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung adalah dengan meningkatkan kesejahteraan para petani,” tegasnya.
DPRD Lampung: Intervensi Pemerintah sangat Penting
Menurutnya, campur tangan pemerintah sangat penting, mulai dari hulu hingga hilir, dalam mendukung sektor pertanian.
“Ini menjadi penting dilakukan oleh Pemprov maupun pemerintah pusat, yaitu intervensi di sektor pertanian, salah satunya adalah membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional terkait komoditas yang kita miliki,” katanya.
“Kemudian perlu membantu petani mulai dari benih berkualitas, pupuk yang selalu tersedia tepat waktu, kemudian fasilitas pertanian serta terkait dengan masalah harga,” tutupnya. (Cha/Put)
