PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kota Bogor telah melalui tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. DPRD Kota Bogor secara resmi menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu. Persetujuan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam proses penyusunan APBD 2026.
Proses Penyusunan APBD 2026
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menjelaskan bahwa penyetujuan KUA-PPAS 2026 merupakan bagian dari proses menuju penyampaian Rancangan APBD. Ia menekankan bahwa kegiatan prioritas harus tetap terlaksana sambil memperhatikan efisiensi anggaran. “Kami berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimalisasi penggunaan dana,” ujarnya.
Proses penyusunan APBD 2026 diharapkan akan segera dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan APBD yang dijadwalkan pekan depan. Dengan persetujuan ini, Pemerintah Kota Bogor memiliki dasar untuk merancang alokasi anggaran yang lebih spesifik dan terarah.
Komposisi Anggaran 2026
Dalam rincian yang disampaikan, komposisi KUA-PPAS 2026 mencakup pendapatan daerah sebesar Rp2,954 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,057 triliun, serta pembiayaan daerah sebesar Rp102,502 miliar. Total anggaran APBD 2026 mencapai Rp3,067 triliun. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur alokasi dana yang seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyatakan bahwa efisiensi telah dilakukan di berbagai sektor dalam penyusunan anggaran. Ia menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa seperti alat tulis kantor dan makan minum telah dioptimalkan. Selain itu, opsi kerja dari rumah (WFH) juga dipertimbangkan sebagai bagian dari efisiensi.
Visi dan Misi RPJMD
Efisiensi anggaran yang dilakukan bertujuan untuk mendukung visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan alokasi dana yang lebih efektif, pemerintah berharap dapat mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Tantangan dan Harapan
Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan anggaran, pemerintah dan DPRD Kota Bogor tetap berkomitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat, diharapkan APBD 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi warga. ***
