PARLEMENTARIA.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menerima dokumen Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-35. Penyampaian ini dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (15/11/2025). Dokumen tersebut menjadi tindak lanjut dari pembahasan KUA-PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Proses Penyusunan APBD 2026
Nota keuangan disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini menjadi dasar penyusunan seluruh program dan kegiatan di APBD 2026. Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, menyampaikan bahwa penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 merupakan langkah awal dalam memastikan alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Nasir menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan strategis. Ia menekankan bahwa fokus harus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar belanja daerah lebih efisien dan tepat sasaran.
Tahapan Pengambilan Pandangan Fraksi
Setelah penyampaian nota pengantar, DPRD akan memasuki tahap pengumpulan pandangan fraksi-fraksi. Nasir menjelaskan bahwa hal ini penting agar setiap program dan alokasi anggaran dapat diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan dan tujuan pembangunan jangka menengah provinsi.
Pengawasan Anggaran yang Ketat
Wakil Ketua DPRD juga menekankan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, akan diawasi secara ketat. Evaluasi mendalam akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana tanpa ada program yang menumpuk anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Prioritas Program APBD 2026
Nasir menambahkan bahwa pengawasan yang ketat menjadi kunci agar APBD 2026 dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. DPRD akan terus memantau dan memberikan masukan agar program-program prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kaltara.
Partisipasi Berbagai Stakeholder
Rapat paripurna dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah beserta pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi, unsur pimpinan BUMN dan BUMD, rektor perguruan tinggi, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan unsur LSM.
Harapan Masa Depan
Prioritas program APBD 2026 harus selaras dengan kebutuhan daerah. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nasir menegaskan bahwa semua upaya ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
