PARLEMENTARIA.ID – DPRD Jawa Timur (Jatim) mengimbau masyarakat agar tidak merayakan malam pergantian tahun 2025 ke 2026 secara berlebihan.
DPRD Jatim juga mendukung kebijakan Polri yang tidak memberikan izin pesta kembang api, sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Aceh dan Sumatera.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, mengatakan sikap menahan diri perlu dilakukan, sebagai wujud solidaritas nasional atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
“Ini adalah langkah yang bijak, dan menunjukkan empati mendalam terhadap korban bencana,” ujar Sri Wahyuni, Kamis (25/12/2025).
DPRD Ajak Warga Perbanyak Doa dan Aksi Sosial
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Yuni itu, berharap masyarakat memahami imbauan kepolisian, dan menjadikannya sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial.
“Mari kita tunjukkan solidaritas, dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” jelasnya.
Menurut Yuni, malam pergantian tahun sebaiknya diisi dengan kegiatan sederhana dan bermakna, seperti doa bersama atau aksi sosial bagi korban bencana.
“Saya percaya dengan solidaritas dan empati, kita bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” tambahnya.
Polri Tegaskan Larangan Pesta Kembang Api
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa Polri tidak akan memberikan izin pesta kembang api pada malam pergantian tahun 2026.
Ia mengimbau masyarakat mengganti euforia perayaan dengan doa bersama, sebagai bentuk simpati dan empati bagi para korban banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
“Kami mengimbau agar kegiatan lebih difokuskan pada doa untuk Sumatera dan doa untuk negeri. Kami tidak memberikan rekomendasi penggunaan kembang api di akhir tahun,” kata Sigit usai meninjau Stasiun Pasar Senen jelang libur Nataru, Selasa (23/12/2025).
Kapolri menegaskan, Mabes Polri tidak akan mengeluarkan izin perayaan kembang api, sementara pengawasan teknis di lapangan akan diserahkan kepada masing-masing Polda. ***
