PARLEMENTARIA.ID – Pansus DPRD Provinsi Jambi menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya migas. Upaya ini difokuskan pada akses data yang lebih terbuka, khususnya melalui mekanisme open data room yang diharapkan mampu mempercepat proses pembagian hasil migas.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Pansus adalah mengajak pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan kontraktor migas dan pemerintah daerah, untuk bekerja sama dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Pansus, Abun Yani, menegaskan bahwa keterbukaan data menjadi kunci utama dalam memastikan proses yang adil dan efisien.
Tuntutan Pembentukan Tim Independen
Untuk memastikan proses open data room berjalan sesuai aturan, Pansus menuntut tiga kepala daerah, yaitu Gubernur Jambi serta Bupati Tanjung Jabung Barat dan Timur, segera membentuk tim independen. Tim ini diperlukan sebagai syarat utama untuk mengakses data krusial yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025.
Ancaman Hukum jika Tidak Ada Perubahan
Jika tidak ada kemajuan signifikan dalam proses percepatan bagi hasil migas hingga November 2025, Pansus akan mengambil langkah hukum. Mereka berencana melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Pansus juga akan meminta bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat proses bagi hasil Participating Interest (PI 10 persen).
Proses yang Terstruktur dan Berbasis Regulasi
Abun Yani menjelaskan bahwa open data room bukan hanya sekadar membuka data, tetapi juga sebuah proses yang terstruktur dan diatur. Ia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan penuh kerahasiaan dan sesuai aturan main yang ketat. Tanpa persetujuan kementerian, proses ini tidak bisa dilaksanakan secara sah.
Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Migas
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan migas menjadi forum penting untuk membahas tantangan dan solusi dalam pengelolaan sumber daya migas. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil migas.
Dampak pada Masyarakat Jambi
Masyarakat Jambi telah lama menantikan percepatan bagi hasil migas. Dengan upaya Pansus yang serius, diharapkan proses ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah.
